Infografis
Suara.com - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalukan rapat koordinasi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019) siang. Rapat yang berlangsung tertutup itu membahas pengamanan jelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.
Dalam rapat tersebut juga turut diundang Mensetneg Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kami kan mendalami dan menanyakan tentang situasi keamanan baik di ring satu DPR RI maupun disekelilingnya maupun di seluruh tanah air karena kami tidak ingin acara pelantikan yang harusnya kita laksanakan dengan hikmat ini ada hal-hal lain,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Politikus yang akrab disapa Bamsoet itu menuturkan, koordinasi juga akan dilakukan dengan KPU mengenai tahapan saat proses pelantikan Jokowi dan Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019 - 2024.
Baca Juga: Ketua MPR Yakinkan Amandeman UUD 1945 Tidak Liar
“Dari KPU kita berharap nanti apakah nanti pembacaan SK keputusan KPU itu dibacakan secara utuh atau bagian-bagian penting saja. Dengan Menlu kami meminta kepastian apakah kehadiran kepala negara sahabat atau negara lain,” kata Bamsoet.
Politikus Partai Golkar ini berharap agar jalannya proses pelantikan dapat berjalan secara lancar dan khidmat.
Ia sebelumnya juga meminta semua pihak agar menghormati pelantikan yang mengundang sejumlah kepala negara, dengan tidak melakukan unjuk rasa di DPR.
“Lainya masalah protokoler siapa menyampaikan apa jam berapa, lalu selesai acara apakah ada inagurasi ucapan selamat dari bawah atau langsung dilanjutkan acara di Istana dengan jamuan dinner atau makan malam dengan para duta besar itu mungkin yang kita akan sampaikan. Saya berharap acara berlangsung hikmat dan berlangsung tertib dan lancar dan tidak crowded gitu,” tandasnya.
Baca Juga: MPR: Coba Gagalkan Pelantikan Jokowi Masuk Tindakan Inkonstitusional!
