Ngabalin menyebut, persoalan susunan kabinet adalah hak prerogratif Jokowi.
Jokowi sebagai Presiden kata Ngabalin memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan seorang menteri dari jabatannya
"Untuk apa tarik-tarik presiden dalam urusan itu. Itu kan urusan independen hak prerogratif presiden mengangkat dan memberhentikan menteri," ucap dia.
Baca Juga: Wapres JK Sebut Tak Hanya PKS yang Jadi Oposisi Jokowi