Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih belum memublikasikan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya masih melakukan penyesuaian pemasukan dan pengeluaran. Anies bahkan menyebut terjadi perubahan pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2020.
Pemasukan yang sebelumnya sudah diperkirakan, kata Anies, mengalami perubahan saat penyusunan.
"Ketika kita menyusun untuk pertama kali sejak Bulan April, Mei itu kita memberikan masukan terjadi pergeseran," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/10/2019).
Baca Juga: KUA-PPAS 2020 Disebut Tidak Transparan, Anies: Itu Giring Opini, Gak Sehat
Perubahannya, jelas Anies, mencakup pajak pada Anggaran Pendapatan Nasional (APBN) maupun daerah. Karena itu, ia menyebut masih melakukan penyesuaian agar nantinya anggaran sesuai dengan besaran pemasukan.
"Karena itulah kita harus melakukan penyesuaian di sisi pengeluaran, jangan sampai rencananya telat jalan sementara pemasukannya tidak sebesar yang diduga," jelasnya.
Selain itu, penyusunan ini juga akan menentukan program-program prioritas yang harus dijalankan. Program utamanya ini harus matang dalam menyusun anggarannya.
"Program kualitas harus bisa jalan sehingga apapun kondisi perekonomian kita tidak terganggu," katanya.
Sebelumnya, berbagai anggaran yang tercantum dalam KUA-PPAS 2020 kerap menuai kontroversi di tengah masyarakat. Karena itu, Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta meminta agar informasi KUA-PPAS transparan.
Baca Juga: Pembangunan Kembali Kampung Akuarium, Anies: Nanti Kalau Data Lengkap
Anggaran yang kerap dianggap kontroversi di antaranya penggadaan antivirus, renovasi rumah Gubernur DKI, sanitasi, dan kenaikan anggaran untuk TGUPP. Tanggapan atas berbagai program itu menuai pro dan kontra karena anggarannya dinilai terlalu besar.
