Infografis
Suara.com - Pemerintah Jepang mengerahkan puluhan ribu tentaranya dan pekerja pertolongan pada Minggu (13/10/2019) untuk menyelamatkan para warga yang terkena dampak dan mengatasi banjir akibat salah satu topan terburuk yang melanda negara itu dalam sejarah terkini.
Sebanyak 23 orang dilaporkan meninggal dalam musibah tersebut dan topan itu sempat melumpuhkan Tokyo.
Media publik NHK melaporkan 16 orang hilang sementara Topan Hagibis menyebabkan banjir di wilayah-wilayah darat yang rendah di bagian tengah dan timur Jepang dan memutus aliran listrik ke hampir setengah juta rumah.
Pembatasan pendaratan pesawat di Bandar Udara Narita, Tokyo, dan Haneda sudah dicabut tetapi lebih 800 penerbangan dibatalkan pada hari itu.
Baca Juga: Dampak Topan Hagibis, 7 Wilayah Jepang Peringatan Level 5
NHK melaporkan sebagian layanan kereta cepat Shinkansen juga dibatalkan ke kawasan-kawasan yang paling parah terkena dampak topan.
Pihak berwenang mencabut peringatan-peringatan hujan bagi kawasan Kanto di sekitar Tokyo, tempat toko-toko dibuka kembali dan banyak lintasan kereta beroperasi kembali tetapi mereka memperingatkan air di sungai-sungai di bagian timur Jepang masih berisiko meluap dan menimbulkan kerusakan baru.
Perdana Menteri Shinzo Abe mengadakan sidang darurat dan menugaskan menteri yang menangani tata kelola bencana ke kawasan-kawasan yang terkena dampak.
"Saya berduka cita atas semua yang meninggal dan menyampaikan simpati kepada semua yang terdampak Topan No.19 (Hagibis)," kata Abe.
"Sebagai akibat dari pemadaman, pemutusan air dan penangguhan layanan transportasi, kami bermaksud bertindak dengan melakukan berbagai upaya untuk pemulihan ... kami meminta masyarakat agar tetap waspada dari tanah longsor dan bahaya-bahaya lain," katanya.
Baca Juga: Penyataan Perdana Menteri Jepang Hadapi Topan Hagibis
Sebanyak 27.000 anggota pasukan Bela Diri Jepang dan juga petugas pemadam kebakaran, personel polisi dan penjaga pantai dikerahkan untuk menolong orang-orang yang terdampak di Prefektur Nagano, di bagian tengah Jepang, dan tempat lain, kata pemerintah. (Reuters/Antara)
