Infografis
Suara.com - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens prihatin atas peristiwa penusukan kepada Menkopolkam Wiranto yang terjadi di Alun-alun Menes Kabupaten Pandeglang, Banten pada Kamis (10/10/2019) lalu.
Boni mengatakan peristiwa penusukan yang pelakunya diduga berasal dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bekasi bukan perkara sederhana.
Lantaran itu, Boni mengatakan peristiwa penusukan tersebut bukan hanya menjadi persoalan aparat penegak hukum semata. Namun, juga dibutuhkan peran partai politik untuk ikut melawan tindak terorisme.
"Saya ini lebih peduli dan mengkritisi peran partai politik dalam melawan terorisme ketimbang melihat tragedi yang menimpa Pak Wiranto ini dari aspek keamanan murni," kata Boni, Sabtu (12/10/2019).
Baca Juga: Lewat Grup Menanti Al Mahdi, Bapak-Anak Teroris di Bali Tahu Aksi Abu Rara
Boni mengharapkan partai-partai yang mengatasnamakan agama agar terus mengumandangkan komitmen yang lebih besar dalam melawan terorisme. Menurut Boni sampai saat ini partai-partai politik yang tegas melawan terorisme masih sedikit.
"Mulai dari rekruitmen calon kepala daerah atau calon wakil rakyat, harus ada screening ideologi supaya yang terpapar radikalisme tidak ikut masuk menguasai ruang kekuasaan," ujar Boni.
Meski begitu, ia juga tak mencari siapa yang salah dalam peristiwa penyerangan terhadap Wiranto, lantaran kekinian masalahnya sudah terlanjur besar dan serius. Sehingga, perlu solusi untuk melawan tindak terorisme.
"Kejadian yang menimpa Pak Wiranto mesti menjadi bahan untuk reevaluasi protokol pengamanan VIP, termasuk presiden dan wakil presiden," ujar Boni
Lebih jauh, Boni mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan BIN, POLRI dan TNI. Apalagi, pemetaan kelompok radikal dan kelompok teroris oleh BIN maupun POLRI sudah dilakukan.
Baca Juga: Bapak Anak Teroris yang Mau Beraksi di Bali Masuk Jaringan Abu Rara
"Yang menjadi perhatian saat ini dan ke depan adalah bagaimana mekanisme diseminasi informasi dan koordinasi antaragensi itu bisa terus berjalan optimal sehingga tidak ada ruang bagi pelaku terror untuk mendelegitimasi negara atau membunuh masyarakat melalui serangan-serangan kejut," tutur Boni.
