Infografis
Suara.com - Presiden Jokowi telah melangsungkan pertemuan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu yang dibahas, yakni soal peluang Demokrat bergabung dengan pemerintah.
Terkait hal tersebut PPP sebagai salah satu partai pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi jika memang ada partai di luar Koalisi Indonesia Kerja yang ingin bergabung.
Sekjen PPP Arsul Sani hanya mensyaratkan partai yang baru bergabung harus tertib. Namun, Arsul belum menjelaskan besarnya peluang untuk masuk dan bergabung menjadi koalisi tertuju pasa partai mana.
“Bagi PPP yang penting setiap partai yang berkoalisi perlu tertib menjaga etika koalisinya terhadap pemerintahan. Kritis boleh dalam konteks menjalankan tugas pengawasan di parlemen, namun tidak berperilaku seperti oposisi dalam model pemerintahan parlementer,” kata Arsul kepada wartawan, Jumat (11/10/2019).
Baca Juga: Bahas Peluang Demokrat Gabung, Jokowi: SBY Belum Sampai Mengusulkan Nama
Arsul kemudian berujar bahwa PPP menanggapi santai bila memang ada partai lain yang kemudian bergabung.
Ia menyebut bahwa PPP tak takut bakal kehilangan jatah kursi di kabinet lantaran harus terbagi dengan partai lain yang jumlahnya lebih banyak karena ada tambahan.
Ia percaya bahwa PPP yang mendukung pencalonan Jokowi sejak awal tidak akan dilupakan dalam periode kedua kepemimpinan Jokowi.
“Masak khawatir, Pak Jokowi enggak akan meninggalkan PPP kok,” ujar Arsul.
Diketahui, Presiden Jokowi telah melakukan pertemuan dengan SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019) kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengatakan SBY memberikan sejumlah masukkan untuk periode kedua pemerintahannya.
Baca Juga: Demokrat Tolak Amandemen UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN
Selain itu, Jokowi mengakui dalam pertemuan itu SBY juga dibahas soal peluang Partai Demokrat bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Ditanyakan ke Pak SBY langsung. Kita bicara itu (peluang Demokrat) tapi belum sampai sebuah keputusan," kata Jokowi.
Saat ditanya apakah SBY mengusulkan nama kader Partai Demokrat untuk masuk kabinet periode kedua, Jokowi membantah. Jokowi menyebut pertemuan tersebut belum membahas nama kader yang diusulkan menjadi menteri.
"Enggak sampai ke sana, belum sampai ke sana," tandasnya.
