Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya belum mengatur penggunaaan Bahasa Indonesia yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.
Dari laman setkab.go id, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia telah ditandatangani Jokowi pada 30 September 2019.
Di dalam Perpres tersebut, penggunaan Bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah, sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidkan, red).
Bahasa Indonesia, menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, mencakup pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan dan pengejaan.
Perpres tersebut juga menyebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan.
Baca Juga: Sudah Ajukan Konsep, Demokrat Siapkan AHY jadi Menteri Jokowi
"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri," bunyi Pasal 5 Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang dikutip Suara.com, dari laman Setkab.go.id, Rabu (9/10/2019).
Pejabat negara yang lain sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini meliputi, ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/DPR/DPD/Hakim Agung Mahkamah Agung/hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc.
Selanjutnya, ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi/ Badan Pemeriksa Keuangan/ Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi/ menteri dan jabatan setingkat menteri/kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh.
Kemudian gubernur dan wakil gubernur bupati/walikota dan wakil bupati/walikota/pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
Dalam Perpres juga ditegaskan, penyampaian pidato resmi Presiden atau Wakil Presiden pada forum nasional dan forum internasional yang diselenggarakan di dalam negeri dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
Baca Juga: TNI AU Akan Jaga Langit DPR saat Pelantikan Jokowi 20 Oktober
"Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan perlakuan yang sama dalam penggunaan bahasa terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan, wakil kepala negara atau wakil kepala pemerintahan, sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, dan/atau pimpinan tertinggi organisasi internasional yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia berdasarkan asas kedaulatan negara, asas resiprositas, dan kebiasaan internasional," isi Pasal 9 Perpres tersebut.
