Infografis
Suara.com - Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra menilai pasukan siber alias buzzer di media sosia bukan suatu hal yang mengancam jika menyebarkan hal-hal positif dan tidak melanggar hukum.
"Buzzer itu ada yang digunakan secara positif ada negatif. Sepanjang itu kontruktif dan positif tidak ada hal-hal yang melanggar hukum itu tidak persoalan membawa kebaikan," kata Asep saat ditemui di Kawasan Antasari, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).
Asep menuturkan, pihaknya akan memproses hukum buzzer-buzzer yang menyebarkan konten negatif atau sampai menimbulkan kegaduhan di masyarakat seperti ujaran kebencian dan sebagainya.
"Tetapi buzzer yang memiliki niat tidak baik seperti menyebarkan hoaks, ujaran kebencian dan sebagainya itu melanggar hukum dan akan kami tindak secara proporsional," kata dia.
Baca Juga: Buzzer Hoaks soal Papua Dapat Kucuran Dana Rp 4,2 M untuk Iklan di Facebook
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut aktivitas para buzzer pendukung Presiden Jokowi di media-media sosial justru merugikan kepala negara.
Moeldoko mengimbau agar para buzzer atau pendukung Jokowi di media-media sosial membangun situasi yang positif, bukan sebaliknya dan merugikan.
Lebih jauh Moeldoko menilai, buzzer kekinian tak lagi diperlukan. Yang diperlukan adalah dukungan politik, tapi bukan bertipe destruktif.
"Kalau buzzer selalu melemparkan kata-kata yang tidak enak didengar, tidak enak di hati, nah itulah destruktif. Seperti itu sudah tak diperlukan. Semangat mendukung idolanya tetap dipertahankan, tapi semangat untuk membangun kebencian harus dihilangkan," kata Moeldoko.
Ketika ditanya apakah para buzzer perlu ditertibkan saat ini, Moeldoko mengatakan pihaknya tak memunyai kemampuan tersebut.
Baca Juga: Bilang Buzzer Jokowi Tak Lagi Diperlukan, Moeldoko: Mereka Merugikan
"Sebab mereka bergerak tanpa dikomando. Tidak ada struktur sama sekali,” tukasnya.
