Mestinya pemerintah mengabulkan keinginan massa yang menolak UU KPK karena dinilai melemahkan upaya pemberantasan korupsi, dengan cara presiden menerbitkan Perppu KPK.
Mereka sudah tak perlu mempertimbangkan banyak hal, sebab menurut Fathur segala prasyarat Perppu KPK sudah terpenuhi.
"Harga yang dibayarkan-- dengan adanya korban dan penangkapan-- sudah lebih dari cukup, sudah terlalu mahal, dan seharusnya dapat mengetuk hati Presiden mengeluarkan perppu KPK," tandas Fathur.
Baca Juga: 10 Hal Buruk Ini Akan Terjadi Jika Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK