Infografis
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) berpandangan setidaknya terdapat 10 konsekuensi buruk jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK atau Perppu KPK. Ke-10 konsekuensi ini berdasarkan kajian ICW.
Konsekuensi pertama adalah penindakan kasus korupsi akan melambat, diakibatkan pengesahan UU KPK yang baru, yang nantinya akan menghambat berbagai tindakan pro justicia, lantaran harus melalui persetujuan dari Dewan Pengawas, mulai dari penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan.
"Ada beberapa konsekuensi logis jika kebijakan pengeluaran Perppu ini tidak segera diakomodir presiden," ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Kedua, KPK tidak lagi menjadi lembaga independen. Berdasarkan pasal 3 UU KPK yang baru menyebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Menurut dia, hal itu dapat diartikan bahwa status kelembagaan KPK tidak lagi bersifat independen.
Baca Juga: Iwan Fals Buat Jajak Pendapat Soal Perppu KPK, Kaget Lihat Hasilnya
Konsekuensi yang ketiga adalah menambah daftar panjang pelemahan KPK. Ramadhana menilai sepanjang lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbagai pelemahan terhadap KPK telah terjadi.
Antara lain penyerangan terhadap Novel Baswedan, pemilihan pimpinan KPK yang dinilai sarat akan persoalan, serta pembahasan serta pengesahan UU KPK.
"Tentunya ini akan berimplikasi pada pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan selama ini, bukan tidak mungkin anggapan tidak pro terhadap pemberantasan korupsi akan disematkan pada pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla," ucap Ramadhana.
Konsekuensi keempat adalah Jokowi dapat dianggap ingkar janji pada NawaCita. Ia mengatakan pada poin keempat NawaCita jelas disebutkan Jokowi-Kalla menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
"Publik dengan mudah menganggap bahwa NawaCita ini hanya ilusi belaka saja jika presiden tidak segera bertindak untuk menyelamatkan KPK," ucap pria yang juga merangkap sebagai juru bicara KPK itu.
Baca Juga: Masyarakat Ingin Perppu KPK, DPR: Terserah Jokowi
Kelima, ICW berpandangan Indeks Persepsi Korupsi dikhawatirkan bisa menurun drastis bila revisi UU KPK benar-benar disahkan.
