Komnas HAM Papua Minta Pengungsi Wamena dan Media Tak Sebar Hoaks

Suara.com - Komnas Hak Asasi Manusia perwakilan Papua meminta pengungsi dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tidak menyebarkan informasi negatif terkait demonstrasi rusuh di Kota Wamena pada 23 September 2019.

Hal itu dikatakan Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey via telepon kepada Jubi.co.id, Minggu (6/10) akhir pekan lalu.

“Kalau memang ada di antara para pengungsi mengalami insiden secara langsung saat kejadian, sebaiknya jangan menyebarkan provokasi lagi, karena itu akan memunculkan sentimen baru dan lainnya,” kata Frits Ramandey.

Selain itu menurutnya, pemerintah melalui Kementerian atau Dinas Informasi dan Komunikasi mesti menertibkan sejumlah media daring yang muncul bersamaan dengan berbagai kejadian di Papua dalam belakangan ini.

Ia menuturkan, media-media tersebut tidak berimbang dalam pemberitaan, terkesan provokatif, dan berpotensi memicu kekerasan baru baik kekerasan fisik maupun kebencian, dendam, serta adanya sentimen-sentimen baru.

“Kami harap pemerintah segera melakukan survei terhadap media-media online. Media online yang tidak teregistrasi (terverifikasi) dan tidak jelas wartawannya agar tidak selalu menyebar berita hoaks dan kebencian,” ujarnya.

Ramandey juga meminta pemerintah kabupaten/kota di Papua memberikan kepastian (jaminan) keamanan kepada masyarakat yang ada di daerahnya, seperti yang telah dilakukan gubernur Papua.

Ia mengatakan, tidak hanya warga Wamena yang mengungsi pascademonstrasi di kota itu beberapa waktu lalu, masyarakat dari beberapa kabupaten sekitar semisal Lanny Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yalimo dan lainnya juga mengungsi.

Katanya, pemerintah kabupaten/kota mesti memastikan bahwa kelompok-kelompok atau aktor yang berpotensi melakukan aksi yang dapat meresahkan masyarakat bisa dicegah.

Pemkab ataupun pemkot bisa juga mengundang mereka berbicara secara baik supaya orang-orang mendapat jaminan kondisi ini tidak akan terjadi lagi.