Infografis
Suara.com - Mantan Ketua Fraksi Demokrat ke Kader PSI: Serangan Kurang Tepat
Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman menilai serangan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana di media sosial twitter soal isu anggaran antivirus kurang tepat.
Menurutnya, serangan William mengarah kepada fitnah kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kader @psi_id di DPRD DKI @willsarana kembali menyerang gub @aniesbaswedan lewat isu anggaran antivirus, tapi serangan kurang tepat, malah cenderung mengarah ke fitnah, saya akan coba sedikit jelaskan," tulis Taufiq dalam akun twitternya, Sabtu (5/10/2019).
Baca Juga: Akui Jokowi Lebih Baik, Politikus Demokrat: Saya Menyesal Dukung Prabowo
Taufiq pun menyebut serangan William terkait anggaran di twitter tidak akurat.
"Mengapa Serangan tidak akurat? @willsarana membuat posting medsos tentang anggaran sebesar Rp 12,9 M pada giat Penyediaan Lisensi Perangkat Lunak dan Antivirus di unit pengelola teknologi informasi Dinas Dukcapil setelah tahun sebelumnya hanya 200 juta. Benarkah? Akuratkah tuduhan tersebut?," kata Taufiq.
Taufik mengklaim bahwa faktanya, ada anggaran sebesar Rp 12,9 Miliar ada pada penyediaan lisensi perangkat lunak dan antivirus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
"Faktanya: Anggaran Rp 12,9 M itu ada pada Penyediaan Lisensi Perangkat Lunak dan Antivirus di Dinas Dukcapil. Tepatnya anggaran sebesar Rp.12,917 miliar," kata dia.
Taufiq menyebut anggaran tersebut dibagi menjadi tiga sektor.
Baca Juga: Tertembak di Hong Kong, Jurnalis Indonesia Veby Mega Angkat Bicara
"Ada 3 sektor dalam mata anggaran tersebut: a. Antivirus Symantec Endpoint senilai total Rp 384 juta," ucapnya.
"Kemudian b.Pembelian lisensi Microsoft Office Pro 2016 seharga 3,9 juta per lisensi. Ada 1000 komputer yang akan dipasangi program ini dengan nilai total Rp 3,9 miliar. Selanjutnya c. Pembelian lisensi Oracle Database Enterprise yg saat ini sdh digunakan tapi masih dalam mode ujicoba. Sistem itu digunakan untuk sistem Akses Langsung Pelayanan Dokumen Cepat dan Akurat (Alpukat Betawi) senilai 797 juta per unit (core)," sambungnya.
Server tersebut kata Taufiq berjumlah 16 core. Namun karena mendapat potongan, hanya membayar 9 core dengan total Rp 7,894 Miliar.
"Server tersebut ada 16 core, tapi karena diskon cukup membayar 9 core. Dengan total Rp 7,894 Miliar," tutur Taufiq.
Tak hanya itu, Taufiq membantah adanya 12.000 komuter di Pemprov DKI yang membutuhkan antivirus yang mencapai Rp 12 Miliar.
Ia pun menyayangkan tudingan William soal anggaran antivirus yang tidak akurat.
"Tidak ada 12.000 komputer di pemprov yang membutuhkan antivirus dengan nilai mencapai Rp 12 Miliar. Sangat memalukan jika anggota dewan tidak bisa membaca anggaran dengan akurat dan langsung menyebarkan pernyataan publik yang salah tanpa berpikir/mencerna terlebih dahulu," ucap Taufiq.
"Apa yang bisa diharapkan dari anggota dewan yang lebih semangat menyerang Gubernur sehingga mengabaikan akurasi informasi dan malah menyesatkan media dan masyarakat?," sambungnya.
Taufiq pun menyarankan agar William masuk di Komisi A yang bermitra dengan Dinas Dukcapil dan Dinas Kominfo.
Sehingga kata Taufiq, William tak salah dalam memberikan data ke publik.
"Saran saya sebaiknya @willsarana nanti pilih di komisi A yah, jadi bisa bahas detail tentang hal ini, karena dinas dukcapil dan kominfo mitra komisi A. Sehingga nggak salah dalam penyampaian ke publik dan malu-maluin," tandasnya.
Sebelumnya, William mengunggah rincian anggaran yang ada si APBD 2020.
"Lagi sisir anggaran. Ketemu anti virus. 2020 rencana beli sendiri : Rp 12 Miliar. 2019 sewa: 200 Jutaan. Lebih baik mana? #BongkarAPBD2020," tulis William.
