Infografis
Suara.com - Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan partai yang diketuai Prabowo Subianto tidak akan menolak jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu KPK. Tetapi, Gerindra tidak akan meminta atau mendesak Jokowi untuk mengeluarkan Perppu tersebut.
"Kami (Partai Gerindra) tidak dalam posisi menyuruh dan melarang Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. Kalau mengeluarkan Perppu KPK pun kami tidak akan menolak," ujar Habiburokhman seusai menghadiri diskusi di D'Consulate, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2019).
Habiburokhman menuturkan, alasan Partai Gerindra tidak menolak jika Jokowi mengeluarkan Perppu atas revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR RI karena tak setuju pada poin Dewan Pengawas dari unsur pemerintah.
Dewan Pengawa di UU KPK baru kata Habiburokhman, juga mendapat penolakan dari mahasiswa dan kebanyakan masyarakat.
Baca Juga: Aher Dicecar KPK soal Izin Meikarta hingga Jabatan Iwa Karniwa
"Kenapa? karena ada beberapa hal yang menurut saya perlu sama-sama kita pertimbangkan. Pertama satu, sikap Gerindra jelas, Gerindra ketika revisi menolak dewan pengawas, satu substansi yang juga jadi penolakan dari teman-teman civil society," kata dia.
Tak hanya itu, Habiburokhman melihat banyaknya respons dari masyarakat dan mahasiswa yang menolak UU KPK baru. Ia juga melihat tidak banyak pihak yang mendukung UU KPK hasil revisi.
"Ini BBM naik, tengah malem saja nggak ada yang demo. Nah ini (demo tolak UU KPK baru) keras kali. Sehingga menurut saya, enggak bisa juga dibilang oh yang demo cuma sekian, yang lain cuma silent majority. Justru yang nolak tapi enggak berani demo mungkin juga itu silent society," tandasnya.
