Cek Fakta
Suara.com - Berita hoaks tentang konflik Papua Barat rupanya tak hanya disebar oleh akun-akun di media sosial, melainkan juga melalui iklan di jejaring sosial Facebook alias Facebook ads.
Kabar itu dilaporkan Al Jazeera, Jumat (4/10/2019), terkait penghapusan yang dilakukan Facebook terhadap sejumlah halaman, grup, dan akun dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara.
Akun hingga grup Facebook itu dihapus lantaran menunjukkan "perilaku tidak autentik yang terkoordinasi" yang ditujukan untuk menyesatkan pengguna media sosial.
Facebook, Kamis (3/10/2019), melansir sebanyak 443 akun, 200 halaman, dan 76 grup Facebook, serta 125 akun Instagram, telah dihapus.
Baca Juga: Penyebar Hoaks di Wamena Belum Tertangkap, Kapolda Papua: Masih Dicari
Seluruhnya terlacak melakukan tiga operasi berbeda dan "tidak terkait". Salah satunya beroperasi di tiga negara: Uni Emirat Arab, Mesir, dan Nigeria, sedangkan dua lainnya di Indonesia dan Mesir, untuk menyebarkan unggahan dan artikel berita yang menyesatkan.
Di Indonesia, sejumlah akun terlibat dalam penyebaran berita yang berfokus pada isu dalam negeri.
Akun-akun itu diduga menyebarkan informasi bohong saat gelombang aksi demokratis menentang rasisme serta menuntut hak menentukan nasib sendiri di Papua, ada yang berujung kerusuhan.
"Meskipun orang-orang di balik kegiatan ini berusaha menyembunyikan identitas mereka, penyelidikan kami menemukan tautan ke sebuah perusahaan media Indonesia InsightID," ujar pihak Facebook.
Selain itu, ditemukan pula pembayaran dalam mata uang rupiah Indonesia sebesar USD 300 ribu atau setara Rp 4,2 miliar untuk iklan Facebook.
Baca Juga: Ratusan Akun Facebook Palsu Terkait Papua Terciduk dan Dihapus
Al Jazeera menambahkan, selama Pemilu 2019, Presiden Jokowi juga menjadi sasaran disinformasi di media sosial. Beberapa orang menuduhnya sebagai seorang komunis dan beragama Kristen.
Sementara itu, beberapa akun di negara lain, kata Facebook, terlibat dalam penyebaran konten dengan topik seperti aktivitas UEA di Yaman, kesepakatan nuklir Iran, dan kritik terhadap Qatar, Turki, serta Iran.
Operasi tersebut menciptakan "jaringan akun yang bertujuan menyesatkan orang lain tentang siapa mereka, dan apa yang mereka lakukan," ungkap Nathaniel Gleicher, kepala kebijakan keamanan siber Facebook.
Facebook menambahkan, perusahaannya menghapus akun "berdasarkan perilaku mereka, bukan konten yang mereka unggah."
"Dalam setiap kasus ini, orang-orang di balik kegiatan ini berkoordinasi satu sama lain dan menggunakan akun palsu untuk menutupi identitasnya," kata pihak Facebook.
Perusahaan teknologi ini menerangkan, perilaku tidak autentik yang terkoordinasi terdeteksi "ketika sekelompok halaman atau akun bekerja sama untuk menyesatkan orang lain tentang siapa mereka atau apa yang mereka lakukan."
