Infografis
Suara.com - Bekas Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan telah merampungkan pemeriksaan di KPK terkait kasus suap proyek Pembangunan Meikarta, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (4/10/2019).
Aher diperiksa untuk tersangka Sekretaris Daerah Nonaktif, Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa.
Aher mengaku dicecar penyidik KPK seputar Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang pernah dijabat oleh Iwa Karniwa dan kemudian digantikan oleh mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
"Ya, ditanya (penyidik) kenapa diganti (Kepala BKPRD). Saya jawab pergantian itu sesuai dengan aturan, setelah kami konsultasi ke berbagai tempat termasuk kalau dianalisa biro hukum pergantian itu boleh," kata Aher di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2019).
Baca Juga: Bivitri: Elite Parpol Jangan Sesatkan Masyarakat Soal Perppu KPK
Aher juga mengaku diminta untuk menjelaskan soal mekanisme dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi terkait perizinan proyek yang bakal digarap oleh Meikarta.
"Jadi, RDTR itu dibahas di DPRD Kabupaten Bekasi, setelah dibahas disetujui bersama Bupati dikirim ke Provinsi, di Provinsi ada proses lebih lanjut sampai proses akhirnya ada persetujuan subtansi dari Gubernur," ucapnya.
Meski begitu, Aher mengaku belum ada tanda tangan terkait persetujuan tersebut kepada Gubernur.
"Belum ditanda tangani, saya katakan tadi," ujar Aher.
Kemudian, Aher sempat ditanya awak media terkait pertemuannya dengan eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin di Rusia. Namun, Aher enggan menjawab banyak terkait pertemuan tersebut.
Baca Juga: Eks Ketua KPK Kaget Presiden Jokowi Bisa Dimakzulkan Jika Terbitkan Perppu
"Sudah. Sudah. Waktu itu sudah dijawab," katanya.
