Infografis
Suara.com - Partai Gerindra menganggap kalau kursi ketua MPR RI periode 2019 - 2024 layak diberikan untuk kader partai yang diketuai Prabowo Subianto. Sebab, Partai Gerindra memperoleh suara terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan pada Pemilu 2019.
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan PDI Perjuangan telah mendapatkan kursi ketua DPR RI. Hak partai berlambang banteng itu kemudian dibuktikan dengan posisi Puan Maharani yang menjadi ketua DPR RI.
Berkaca dari hal tersebut, Andre mengatakan kalau Gerindra pun seharusnya mendapatkan hak yang serupa.
"Gerindra adalah Partai dengan jumlah suara pemilih terbanyak kedua setelah PDIP, sehingga berhak dan pantas untuk menjadi Ketua MPR," kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).
Baca Juga: Sibuknya Fadel Muhammad Lobi Sana Sini Demi Kursi Ketua MPR
Andre kemudian menerangkan bahwa Gerindra telah mengusung Ahmad Muzani untuk menjadi calon ketua MPR. Hal itu tidak terlepas dari pengalamannya sebagai pimpinan MPR periode 2014-2019.
"Kehadiran Bapak Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR akan menghasilkan keseimbangan politik yang baik dalam berbangsa dan bernegara dengan pengalamannya," ujarnya.
"Kami sejak dulu selalu mengawal program dan kebijakan pemerintah dengan proporsional, di mana jika tidak berpihak kepada rakyat maka kami akan memberikan kritik dan masukan. Namun jika itu baik dan berpihak kepada rakyat maka akan kami dukung," Andre menambahkan.
Menurut Andre, jika pemilihan ketua MPR berjalan alot atau tidak bisa ditempuh dengan cara musyawarah mufakat, maka cara voting akan dipilih untuk menentukan Ketua MPR baru.
Di sisi lain, pengamat politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi mengatakan posisi pimpinan di parlemen tidak semua harus diambil oleh partai koalisi pemerintah saat Pilpres 2019. Pangi menilai citra pemerintah akan rusak lantaran turut menguasai jajaran DPR/MPR RI.
Baca Juga: Golkar Klaim PDIP Dukung Bambang Soesatyo Calon Ketua MPR
"Ya nanti merusak citra pemerintah sendiri karena pimpinan (DPR/MPR) itu juga kan simbol. MPR harus juga sebagai kontrol, pengawasan dan vitamin penyehat demokrasi. Jangan sampai nanti MPR juga hanya jadi stempel pemerintah," ujar Pangi di Jakarta.
