Infografis
Suara.com - Massa aksi dari elemen buruh yang menggelar demonstrasi di sekitar gedung DPR RI telah membubarkan diri. Mereka batal untuk bertemu dengan Ketua DPR yang baru dilantik, Puan Maharani.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan saat ini bukan merupakan waktu yang tepat untuk bertemu Puan.
Ia juga menyebut belum ingin menambah Pekerjaan Rumah (PR) kepada Puan di hari pertamanya menjabat.
"Tidak perlu, kan belum ada. Baru terbentuk kemarin, kasihan jangan dikasih PR dulu," ujar Said di Jalan Gatot Subroto, Rabu (2/10/2019).
Baca Juga: Darmin Lanjutkan Kebijakan Puan Maharani Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan
Aksi para buruh ini menyampaikan tiga tuntutan. Di antaranya adalah menolak kenaikan iuran BPJS, meminta Presiden Joko Widodo merevisi PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dan menolak UU tentang Ketenagakerjaan.
Menurutnya tuntutan itu sudah cukup disampaikan melalui aksi kali ini dan dialog dengan Jokowi secara langsung. Ia meyakini nantinya anggota DPR baru akan serius membahas tuntutannya.
"Saya percaya akan ada upaya dari pemerintah dengan sungguh-sungguh. DPR yang baru kan semangatnya juga sungguh-sungguh. Presiden mengatakan beliau mendengar," jelasnya.
Karena sudah menyampaikan tuntutan, pihaknya, kata Said, belum merencanakan adanya aksi lanjutan dalam waktu dekat. Namun ia menyebut akan mengawal tuntutannya sampai terpenuhi.
"Kami akan menunggu sampai dengan pelantikan Presiden. Setelah pelantikan presiden apakah ada upaya-upaya untuk memenuhi tiga tuntutan kaum buruh hari ini," pungkasnya.
Baca Juga: Ini Total Kekayaan Pimpinan DPR Baru, Puan Maharani Capai RP 363,79 Miliar
Sebelumnya, massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) tiba di simpang jalan Gatot Subroto (Gatsu)- Jalan Pemuda, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Mereka sudah berkumpul di sekitar Gedung DPR
Di atas mobil komando, orator dari FSPMI menyatakan tuntutan para buruh meminta anggota dewan untuk membatalkan rancangan undang-undang untuk revisi UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Kami ingin menemui Ibu Puan, ingin menyampaikan tuntutan di depan gedung DPR/MPR RI, Pak Polisi, tolong dibukakan jalannya. Kami tidak akan anarkis," kata massa buruh ke pihak kepolisian yang menutup akses menuju depan gedung DPR/MPR RI tepat depan Restoran Pulau Dua.
