Infografis
Suara.com - Putra Nababan, presenter yang kini telah dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019-2014, ikut menanggapi demo menolak RKUHP yang dilakukan mahasiswa. Pendapat itu disampaikan dalam video di channel YouTube Tina Toon.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak undangan Presiden Joko Widodo untuk berdiskusi bersama di Istana Negara. Sebab mahasiswa menuntut pertemuan itu digelar terbuka dan disiarkan oleh media.
Berpengalaman cukup lama di media, Putra Nababan merasa jika pertemuan itu disiarkan oleh media hasilnya tidak produktif.
"Kemarin Pak Jokowi sudah membukakan pintu untuk dialog dengan adik-adik tapi kemudian mereka menolak untuk berdialog dan minta itu terbuka. Setahu saya, sebagai orang TV yang sudah agak lama, kalau dialog itu disiarkan langsung oleh TV itu biasanya kurang produktif," ujar Putra Nababan.
Baca Juga: Ngaku Gerakan BEM Jakarta, Massa Ini Demo Minta Jokowi Tak buat Perppu KPK
"Kenapa? Biasanya ada hal-hal tentunya yang tidak perlu terbuka, disampaikan dengan lebih jujur, karena biar bagaimanapun kalau disaksikan orang, kita cenderung tidak tulus," imbuhnya.
Putra Nababan menganggap jika pertemuan Jokowi dengan mahasiswa itu dilakukan tertutup dengan suasana silaturahmi hasilnya lebih efektif.
Tina Toon lantas memberikan pertanyaan, "Menurut Bang Putra RUU KUHP yang banyak dipermasalahkan, ibaratnya orang-orang milennials mau yayang-yayangan aja diawasi, jadi masuknya ke hal yang privasi itu gimana?"
Menjawab pertanyaan itu, Putra Nababan tidak ingin membuka polemik lagi. Dia juga mengaku belum menguasai pasal-pasal RKUHP.
"Tapi saya percaya pada teman-teman di DPR dan Pak Laoly. Kepada Menkumham Pak Laoly yang dalam pernyataannya dia menyatakan bahwa ini adalah satu produk yang sudah berlangsung selama Indonesia merdeka plus dibuat oleh rezim kolonial selama puluhan tahun ratusan tahun," kata Putra Nababan.
Baca Juga: BEM SI Tolak Temui Presiden Jokowi, BEM Unair Siap Berdialog
"Jadi ini adalah KUHP yang tidak pernah disentuh dari zaman ke zaman, tidak pernah direvisi, tidak pernah disesuaikan dengan kondisi zaman dan keinginan masyarakat Indonesia seperti apa," tambahnya.
Putra Nababan menjelaskan bahwa pasal-pasal di RKUHP ini sudah melibatkan banyak kalangan.
Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini juga menyinggung aturan tentang ternak yang melintas ke rumah tetangga.
"Saya yang anak Jakarta Selatan, dapil Jakarta Selatan, enggak paham. Tapi buat orang yang ada di pedesaan, petani, peternak, itu ngerti. Karena harus dipahami Indonesia ini luas, bukan DKI Jakarta tok, Indonesia ini bukan kota-kota besar saja, dari Miangas sampai Pulau Rote sampai Papua juga beda," kata Putra Nababan.
Video percakapan Putra Nababan dan Tina Toon seputar RKUHP ini diunggah ke Youtube pada Senin (30/9/2019). Tapi percakapan tersebut berlangsung pada tanggal 29 September 2019.
Telah diberitakan sebelumnya, BEM SI mengungkapkan alasan lain menolak pertemuan dengan Presiden Jokowi.
Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Muhammad Nurdiyansyah melalui keterangan persnya mengatakan, BEM SI pernah juga diundang Jokowi ke Istana pada 2015, namun dilakukan secara tertutup dan hasilnya membuat gerakan mahasiswa terpecah.
"Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah. Kami belajar dari proses ini dan tidak ingin menjadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan," kata Nurdiyansyah, dalam keterangan persnya yang diterima Suara.com, Jumat (27/9/2019).
Belajar dari pertemuan empat tahun lalu, BEM SI secara tegas siap kembali menemui Jokowi di Istana Negara. Namun harus dilakukan secara terbuka dan disiarkan live melalui media nasional.
"Aliansi BEM Seluruh Indonesia hanya bersedia bertemu dengan Presiden apabila: 1. Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional, 2. Presiden menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam ‘Maklumat Tuntaskan Reformasi” secara tegas dan tuntas," Nurdiyansyah menegaskan.
