Infografis
Suara.com - Putra Nababan, presenter yang kini telah dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019-2014, ikut menanggapi demo menolak RKUHP yang dilakukan mahasiswa. Pendapat itu disampaikan dalam video di channel YouTube Tina Toon.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak undangan Presiden Joko Widodo untuk berdiskusi bersama di Istana Negara. Sebab mahasiswa menuntut pertemuan itu digelar terbuka dan disiarkan oleh media.
Berpengalaman cukup lama di media, Putra Nababan merasa jika pertemuan itu disiarkan oleh media hasilnya tidak produktif.
"Kemarin Pak Jokowi sudah membukakan pintu untuk dialog dengan adik-adik tapi kemudian mereka menolak untuk berdialog dan minta itu terbuka. Setahu saya, sebagai orang TV yang sudah agak lama, kalau dialog itu disiarkan langsung oleh TV itu biasanya kurang produktif," ujar Putra Nababan.
Baca Juga: Ngaku Gerakan BEM Jakarta, Massa Ini Demo Minta Jokowi Tak buat Perppu KPK
"Kenapa? Biasanya ada hal-hal tentunya yang tidak perlu terbuka, disampaikan dengan lebih jujur, karena biar bagaimanapun kalau disaksikan orang, kita cenderung tidak tulus," imbuhnya.
Putra Nababan menganggap jika pertemuan Jokowi dengan mahasiswa itu dilakukan tertutup dengan suasana silaturahmi hasilnya lebih efektif.
Tina Toon lantas memberikan pertanyaan, "Menurut Bang Putra RUU KUHP yang banyak dipermasalahkan, ibaratnya orang-orang milennials mau yayang-yayangan aja diawasi, jadi masuknya ke hal yang privasi itu gimana?"
Menjawab pertanyaan itu, Putra Nababan tidak ingin membuka polemik lagi. Dia juga mengaku belum menguasai pasal-pasal RKUHP.
"Tapi saya percaya pada teman-teman di DPR dan Pak Laoly. Kepada Menkumham Pak Laoly yang dalam pernyataannya dia menyatakan bahwa ini adalah satu produk yang sudah berlangsung selama Indonesia merdeka plus dibuat oleh rezim kolonial selama puluhan tahun ratusan tahun," kata Putra Nababan.
Baca Juga: BEM SI Tolak Temui Presiden Jokowi, BEM Unair Siap Berdialog
"Jadi ini adalah KUHP yang tidak pernah disentuh dari zaman ke zaman, tidak pernah direvisi, tidak pernah disesuaikan dengan kondisi zaman dan keinginan masyarakat Indonesia seperti apa," tambahnya.
