Jokowi Buka Peluang Bertemu, Benny Wenda ULMWP: Tarik Dulu TNI dari Papua

Reza Gunadha Suara.Com
Selasa, 01 Oktober 2019 | 14:15 WIB
Jokowi Buka Peluang Bertemu, Benny Wenda ULMWP: Tarik Dulu TNI dari Papua
Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda. (Foto: Istimewa / via Jubi.co.id)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Jokowi mengatakan tak masalah atas usulan dirinya bertemu dengan tokoh pro referendum Papua. Tokoh pro-referendum seperti ULMWP dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

“Tidak ada masalah, bertemu saja kok,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019).

Jokowi mengatakan, dirinya bakal menemui para pihak jika memang ingin bertemu.

“Dengan siapa pun akan saya temui kalau memang ingin ketemu,” ujarnya.

Baca Juga: Benny Wenda Disebut Tak Diizinkan Ikut Sidang Umum PBB

Menanggapi pernyataan Jokowi ini, Ketua ULMWP, Benny Wenda mengatakan pertemuan dengan pemimpin Indonesia, apapun nama pertemuan itu disebutkan nantinya, bukan hal tabu bagi ULMWP.

“Tapi kami hanya akan bertemu jika seluruh pasukan (TNI dan Polri) ditarik dari Tanah Papua. Karena tidak mungkin bertemu jika masih ada ancaman pada nasib rakyat Papua,” kata Benny Wenda seperti diberitakan Jubi.co.id.

Wenda juga menyebutkan referendum sebagai salah satu syarat lainnya untuk mewujudkan pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa meminta Presiden Jokowi membuka ruang dialog dengan tokoh ULMWP dan KNPB.

“Kami minta pemerintah membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh Papua khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULMWP dan KNPB,” kata Ferdinando dalam forum bersama Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko di, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Baca Juga: Polisi Sebut Benny Wenda Berperan di Balik Kerusuhan Jayapura

Ferdinando menyarankan dialog antara pemerintah pusat dengan tokoh Papua itu melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan Papua.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI