Infografis
Suara.com - Pelantikan DPR baru saja selesai, tetapi ratusan mahasiswa sudah berkumpul di depan Gedung TVRI, Senayan, Jakarta Pusat, untuk melakukan aksi unjuk rasa kepada para anggota legislatif periode 2019-2024.
"Kami hari ini aksi teatrikal, kami mau bikin aksi solidaritas," kata koordinator bernama Abas dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) lewat pengeras suara kepada ratusan mahasiswa yang sudah saling mengalungkan lengan, di depan gedung TVRI, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2019).
Berdasarkan pantauan, kebanyakan mahasiswa menggunakan almamater, mereka juga membawa bunga yang rencananya akan dibagikan kepada berbagai pihak.
Menurut orasi dari koordinator, mahasiswa yang datang tidak hanya dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi tapi juga dari Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Baca Juga: Belum Selesai! Buruh Akan Demo Besar di Gedung DPR 2 Oktober Besok
Polisi anti hura-hara sudah berjaga di depan mahasiswa yang rencananya akan melakukan aksi teatrikal di depan gedung DPR.
"Mari bertepuk tangan untuk polisi yang menjaga kita dan mengayomi kita," ujar Abbas, sambil menunjuk ke arah polisi.
Total 575 anggota DPR dilantik di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa ini dengan anggota termuda adalah Hillary Brigitta Lasut berusia 23 tahun sementara Sabam Sirait resmi menjadi anggota DPD tertua dengan usia 80 tahun.
Pelantikan itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Wapres keenam Try Sutrisno serta Wapres kesembilan Hamzah Haz.
Selain itu hadir pula dalam pelantikan tersebut beberapa tokoh negara seperti Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan tokoh muda Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Baca Juga: Siang Ini, Ada Demo Mahasiswa Lagi di Depan Gedung DPR
Selama sepekan terakhir mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menuntut pembatalan beberapa rancangan undang-undang yang dianggap bermasalah termasuk RUU KUHP dan RUU Pertanahan.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut pembatalan UU KPK.
