Infografis
Suara.com - Komentar politikus PDIP Masionton Pasaribu yang mengkritik orang-orang di sekitar Presiden Jokowi, ramai ditanggapi warganet di Twitter.
Melalui cuitan itu, Masinton menanggapi berita yang menyebutkan Presiden Joko Widodo meminta tanggal pelantikannya dimajukan.
Menurut Masinton, kabar tersebut menunjukkan orang-orang yang turut memiliki andil atas langkah Jokowi adalah amatir.
Masinton menilai, orang-orang itu mengabaikan aturan dalam ketatanegaraan dan perundang-undangan.
Baca Juga: Saut dan Tsani Mundur dari KPK, Masinton: Misi Serang Firli Tak Berhasil
"Miris dgn lingkaran Presiden RI yang dikelilingi para amatiran. Aturan dalam ketatanegaraan dan perundang-undangan mereka letakkan di comberan!" cuit @Masinton, Minggu (29/9/2019).
Warganet menyerbu kicauan Masionton yang berisi kritik terkait presiden dengan berbagai komentar.
Bahkan, politikus Demokrat Taufiqurrahman juga me-retweet opini Masinton dan menambahkan komentar untuknya.
Taufiqurrahman menduga, ada perpecahan dalam internal PDIP, yang diketahui merupakan parpol Jokowi dan Masinton.
Di sisi lain, Taufiqurrahman mencurigai, ada skenario yang melibatkan Masinton, yang berani mengkritik keras kepresidenan.
Baca Juga: Masinton Tuding Saut Situmorang Tak Berintegritas karena Mundur dari KPK
"Ini tanda pecah kongsi yah? Atau si petugas sudah enggak nurut lagi sama owner partai? Atau emang ada penugasan khusus buat nyerang gangguin petugas? Atau ada skenario lain? Atau apa lagi yah? Mungkin netizen punya jawabannya, atau malah ada pertanyaan lain lagi? entah..." ungkap @taufiqrus, Senin (30/9/2019).
Belum ada tanggapan dari pihak terkait soal tudingan Taufiqurrahman melalui cuitannya itu.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa Presiden Jokowi mengusulkan pelantikan dimajukan sehari, yakni pada 19 Oktober 2019.
Namun, informasi tersebut dibantah pihak Istana. Istana menyebut usulan itu disampaikan oleh relawan Pro-Jokowi.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU tetap akan menggelar pelantikan Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019, sesuai jadwal semula.
