Geledah Kantor Penyuap Anggota BPK RI, KPK Sita Dokumen Proyek SPAM

Senin, 30 September 2019 | 13:11 WIB
Geledah Kantor Penyuap Anggota BPK RI, KPK Sita Dokumen Proyek SPAM
Anggota BPK Rizal Djalil. (Suara.com/Ria Rizki)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah kantor PT. Minarta Dutahutama (PT. MD) di Jakarta pada Jumat (27/9/2019) malam.

Penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan kasus suap air minum bencana Kemen PUPR yang telah menjerat Leonardo Jusminarti, Komisaris Utama PT. MD sebagai tersangka.

"Hingga Jumat malam kemarin tim sudah lakukan penggeledahan di kantor PT. MD di Tower Ayodya, Jakarta," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dikonfirmasi, Senin (30/9/2019).

Menurut Febri, dari penggeladahan di kantor tersebut, tim KPK menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen proyek Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM) dan dokumen elektrik.

Baca Juga: Diciduk KPK Suap Impor Ikan, Dirut Perum Perindo Risyanto Suanda Dipecat

"Dari penggeledahan disita sejumlah dokumen proyek SPAM dan barang bukti elektronik," katanya.

Diketahui, KPK terus mengembangkan kasus suap proyek SPAM pada Kemen PUPR. Setidaknya ada dua tersangka baru dalam kasus suap tersebut. Kedua tersangka itu adalah Leonardo dan anggota BPK RI, Rizal Djalil.

Diduga Rizal menerima dana SGD 100 ribu dari pihak swasta terkait proyek tersebut.

Dalam pengembangan kasus tersebut, KPK telah menerbitkan surat pemberitahuan penyidikan terhadap dua tersangka dilakukan sejak 20 September 2019.

Rizal yang diduga sebagai penerima suap disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca Juga: Kasus Suap Meikarta, KPK Periksa Staf Keuangan Lippo Cikarang

Sedangkan, Leonardo sebagai pemberi suap disangkakan pasal 5 ayat (1) huruf atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nokor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI