Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Staff Biro Keuangan Kemenpora Sibli Nurjama, Senin (30/9/2019). Sibli Nurjama bakal dimintai keterangannya sebagai saksi kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI tahun 2018.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan Sibli bakal diperiksa untuk tersangka mantan Menpora Imam Nahrawi dalam kasus tersebut dan juga gratifikasi.
"Kami periksa Sibli Nurjama dalam kapasitas saksi untuk tersangka IMR (Imam Nahrawi)," kata Febri Diansyah dikonfirmasi, Senin (30/9/2019).
Selain Sibli, penyidik KPK memanggil dua saksi lainnya yakni Mantan Kabiro Keuangan Menpora Bambang Tri Djoko dan mantan PNS Kemenpora Supriono.
Baca Juga: Protes UU KPK, 3.000 Orang Akan Demo Besar di Ibu Kota Negara Baru
Keduanya juga akan dimintai keterangan untuk tersangka Imam Nahrawi.
![Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/9). [Suara.com/Arya Manggala]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/09/27/37480-imam-nahrawi.jpg)
Meski demikian, Febri tidak menjelaskan apa yang akan didalami penyidik KPK dalam pemeriksaan ketiga saksi tersebut.
Dalam kasus ini Imam telah ditahan setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada Jumat keramat oleh penyidik KPK.
Untuk diketahui, Imam dan Asisten Pribadi Imam bernama Miftahul Ulum diduga sejak periode 2014 sampai 2018 meminta sejumlah uang mencapai Rp 14.7 miliar.
Selain itu KPK menduga Imam dan Asprinya dalam rentan waktu tersebut turut meminta uang tambahan mencapai total Rp 11.8 miliar.
Baca Juga: Pendukung dan Pembenci Jokowi Disebut Telah Bersekutu Bunuh KPK
"Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.5 miliar diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018," ujar Wakil Ketua KPK Alexander di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).
Ulum dan Imam Nahrawi disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Uu Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
