Ia kemudian menjadi pembantu dekan di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen pada kurun 1980-1983. Ia juga pernah menjabat sebagai Dekan di universitas tersebut selama satu tahun yaitu dari tahun 1998-1999.
Yasonna mulai terjun ke politik praktis dengan menjadi anggota DPRD Sumut pada periode 1999-2004 dari Partai PDI Perjuangan.
Kemudian pada tahun 2004, ia terpilih menjadi Anggita DPR RI mewakili PDI Perjuangan daerah pemilihan Sumatra Utara I. Selama di parlemen, ia duduk di Komisi II dan juga tergabung dalam Badan Anggaran DPR RI.
3. Menteri Hukum dan HAM
Yasonna Laoly ditunjuk menjadi Menteri Hukum dan HAM pada pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada kabinet kerja 2014-2019.
Pro kontra mewarnai penunjukannya karena latar belakang politisinya yang dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan partai politik asal dalam hal penanganan kasus hukum.
Sebelum mundur dari jabatannya, Yasonna sempat mendapatkan banyak sorotan lantaran adu debat dengan perwakilan BEM dari Universitas UI, UGM, ITB dan juga Trisakti yang menggelar aksi demontrasi terkait penolakan pengesahan UU KPK dan juga pasal-pasal kontroversial dalam KUHP.
Ia juga menjadi perbincangan publik terkait sindirannya terhadap aktris Dian Sastro. Yasonna Laoly menyebut pemain AADC itu bodoh karena mengkritisi revisi KUHP.