Infografis
Tatang juga minta agar semua dapat bersama-sama bersinergi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam usaha pelindungan PMI.
“Sinergi yang terjalin antara BNP2TKI dan Kemnaker tidak hanya sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan. Kemnaker juga akan turun ke lapangan untuk mengevaluasi proses pelindungan PMI ini," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Dirjen Kemnaker, Aris Wahyudi juga menyatakan bahwa paradigma mengenai PMI, setelah adanya UU no. 18 tahun 17 menjadi berubah 360°, yaitu menjadi paradigma pelindungan. Setiap TKI yang berangkat bekerja ke luar negeri harus benar-benar siap dari sisi dokumen, keterampilan dan lain lain untuk dapat di tempatkan ke Arab Saudi. Pilot project ini tidak boleh memungut biaya sepeser pun kepada calon PMI.
Turut hadir dalam acara ini, Deputi Penempatan, Teguh Hendro Cahyono; Sekretaris Utama BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak; Direktur P2P, Ahnas; Direktur Sosialiasi dan Kelembagaan, Servulus Bobo Riti; Direktur Pengamanan dan Pengawasan, Birgjenpol Nur Widianto; dan Direktur Kerja Sama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen.
Baca Juga: Peduli Pekerja Migran Indonesia, BNP2TKI Hadir di Bandara Soekarno - Hatta
Selain itu Haposan Saragih; Direktur Kerja Sama Luar Negeri, Fredy Panggabean; Direktur Pemberdayaan, A. Gatot Hermawan; Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah, Arini; Kepala Biro Hukum dan Humas, Sukmo Yuwono, Direktur Mediasi dan Advokasi, Yana Anusasana; Kepala Puslitfo, Abdul Ghofar dan seluruh pejabat Esselon II, III, IV dan pegawai di lingkungan BNP2TKI
