Infografis
Dedy juga menyayangkan batalnya pertemuan Presiden Jokowi dengan mahasiswa.
"Dia mengapresiasi apa yang dilakukan oleh mahasiswa sepanjang itu dilakukan damai. Seharusnya dengan dialog ini Presiden bisa memberitahu bahwa apa yang akan dilakukan. Kalau pilihannnya mahasiswa itu adalah perppu, nah Presiden akan menjelaskan, mempertimbangkan. Jadi belum ada keputusan presiden mau ambil keputusan apa, tapi soal UU itu sudah sampai, sudah, tinggal diteken baru nanti presiden menyampaikan apa solusinya," jelas Dedy.
Dalam Pasal 22 UUD RI 1945 menyebutkan, perppu mempunyai fungsi dan muatan yang sama dengan undang-undang.
Keduanya hanya berbeda dari segi pembentukannya. Perppu dibentuk oleh presiden, namun tanpa persetujuan DPR karena ada suatu hal yang sangat genting.
Baca Juga: Dua Mahasiswa Tewas saat Aksi, Komisi III DPR Minta Jokowi Copot Wiranto
KPK menyebutkan setidaknya ada 26 masalah dari revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK.
Presiden Jokowi awalnya akan bertemu dengan mahasiswa dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di istana kepresidenan hari ini. Namun, rencana tersebut batal.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan bahwa dalam menyikapi ajakan pertemuan dengan Presiden Jokowi, BEM SI meminta agar pertemuan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional.
Selain itu, BEM SI juga meminta agar Presiden Jokowi menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam "Maklumat Tuntaskan Reformasi" secara tegas dan tuntas.
Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Nurdiyansyah mengatakan bahwa tuntutan mahasiswa telah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan juga jalur media sehingga sejatinya yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemuan yang penuh negosiasi, melainkan sikap tegas Presiden terhadap tuntutan mahasiswa.
Baca Juga: Diminta Jokowi, Mensesneg Siapkan Draf Perppu KPK
