Infografis
Suara.com - Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengecam aksi penembakan 2 mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari. Pemerintahan Jokowi dinilai represif.
Hal itu diungkapkan mereka dalam aksi demonstrasi singkat di depan Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (27/9/2019). Mereka membawa berbagai poster yang berisi aspirasi dan tudingan ke pemerintahan Jokowi. Salah satunya poster yang bertulisan "Jokowi Rezim Fasis" atau pemerintahan otoriter.
Sekitar 30 orang yang berasal dari berbagai LSM bersama Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyurakan aspirasi mereka terkait perlawanan ke pemerintahan.
"Kawan-kawan kita seperjungan dari gerakan mahasiswa dan pelajar terus melakukan aksi dan kampanye perlawanan terhadap berbagai kegiatan dan rencana yang di jalankan oleh pemerintahan Jokowi untuk membuat berbagai peraturan-peraturan baru yang dinilai oleh rakyat akan melanggengkan penindasan, akan semakin menebalkan fasisme yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi hari ini," kata Sekertaris FPR, Dimas di Taman Pandang, Jalan Silang Monas Barat Laut Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2019).
Baca Juga: Ibu Hamil Tertembak saat Demo Rusuh di Kendari, Polri: Arahnya dari Atas
Selain itu dalam aksi ini juga bertujuan mengecam penembakan dan kekerasan Kepolisian terhadap mahasiswa di Kendari. Penembakan dan Kekerasan ini mengakibatkan tewasnya dua mahasiswa Universitas Haluoleo di Kendari, Sulawesi Tengah.
"Bahkan di Kendara Sulawesi Tenggara tindak kekerasan dan represifitas yang dialami oleh gerakan mahasiswa sampai-sampai harus merenggut korban jiwa. Dua mahasiswa asal Kendari meninggal dunia," kata Dimas.
Mahasiswa Fakultas Perikana Universitas Haluoleo Kendari, Randy tewas dengab luka tembak di dada bagian kanan, dan Mahasiswa Universitas Haluoleo lainnya Yusuf Kardawi tewas akibat luka kekerasan di kepala.
"Pertama, atas nama Randy, yang sudah dipastikan bahwa dia meninggal karena luka tembak di dada sebelah kanan. Begitu juga Yusuf yang meninggal karena dihantam bagian kepala saat bentrokan terjadi antara massa aksi mahasiswa dengan aparat kepolisian," kata Dimas.
FPR meminta agar Jokowi mengehentikan aparat kepolisian yang melakukan penindasan, penekanan, dan tindakan kekerasan lain kepada rakyat indonesia. Hal ini dianggap sebagai watak fasis dan watak anti demokrasi rezim Jokowi dalam menanggapi ekspresi dan aspirasi rakyat.
Baca Juga: Orangtua Tak Tahu Randi Tewas saat Aksi di Kendari
"Itu adalah bukti nyata bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang fasis bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang anti terhadap rakyat, yang anti terhadap demokrasi. Berbagai saluran yang dilakukan oleh gerakan rakyat di Indonesia untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi kerap direspons dengan tindak kekerasan dan represifitas," kata Dimas.
