Jokowi Batal Bertemu BEM se-Indonesia karena Ditolak?

Jum'at, 27 September 2019 | 13:25 WIB
Jokowi Batal Bertemu BEM se-Indonesia karena Ditolak?
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9). [ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Istana Kepresidenan membantah batalnya pertemuan Presiden Jokowi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Indonesia karena ditolak bertemu oleh BEM. Istana klaim Jokowi ada agenda pertemuan lain di Istana.

Hal itu dikatakan Menteri Sekertaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/9/2019).

"Ya namanya merencanakan bisa saja tertunda. (Karena penolakan BEM?) Belum, belum terjadwal," kata Pratikno.

"Belum ada begitu (penolakan). Sore ini ada beberapa pertemuan, presiden ada beberapa tamu jadi jadwalnya belum ditetapkan," lanjutnya.

Baca Juga: Jokowi Batal Bertemu dengan BEM se-Indonesia di Istana Hari Ini

Jokowi batal bertemu dengan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Indonesia. Istana beralasan belum ada jadwal pertemuan itu.

"Belum ada jadwal, nanti ada beberapa pertemuan sore ini. Tapi dengan BEM kelihatannya belum," kata Pratikno.

Bertemu dengan syarat

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) siap memenuhi undangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk berdiskusi bersama di Istana Negara saat menyampaikan 7 tuntutan mereka. Namun, mereka meminta pertemuan itu digelar terbuka dan disiarkan secara langsung oleh media.

Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Muhammad Nurdiyansyah melalui keterangan persnya mengatakan, BEM SI pernah juga diundang Jokowi ke Istana pada 2015, namun dilakukan secara tertutup dan hasilnya membuat gerakan mahasiswa terpecah.

Baca Juga: BEM Universitas Indonesia Tolak Diajak Negosiasi dengan Menteri Pertahanan

"Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah. Kami belajar dari proses ini dan tidak ingin menjadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik, sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan," kata Nurdiyansyah, dalam keterangan persnya yang diterima Suara.com, Jumat (27/9/2019).

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI