Rahadi menambahkan, dalam acara tersebut juga hadir perwakilan dari Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kemenkum dan HAM, Agung Damarsasongko, yang mengatakan bahwa di dalam UU Hak Cipta diatur tentang Hak Terkait pada Lembaga Penyiaran tepatnya pada pasal 25, namun tetap saja Lembaga Penyiaran dalam UU Hak Cipta disebutkan bahwa tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Aturan Hak Cipta atas Lembaga Penyiaran tetap mengacu kepada UU Penyiaran, dimana dalam UU Penyiaran, TV berlangganan, baik kabel dan satelit diharuskan membawa siaran TV publik dan TV swasta minimal 10 persen dari total kanal siaran mereka.
Artikel yang sudah tersiar seperti judul yang telah disebutkan sebelumnya dan tidak mencantumkan secara komprehensif penjelasan dari Dirjen Hak Cipta dan Desain Industri Kemenkum dan HAM, disebutnya tidak fair.
Baca Juga: Pemred Narasi TV: Mabes Polri, Kembalikan HP Jurnalis Kami