Infografis
Suara.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait aksi demonstrasi mahasiswa yang berakhir rusuh di depan Gedung DPR, Selasa (24/9/2019) lalu. Jokowi dan menristek akan membahas penyampaian kritik oleh mahasiswa agar dilakukan dengan upaya yang baik.
Menurut Nasir, penyampaian kritik oleh mahasiswa dapat dilakukan tanpa tindakan anarkis dan jangan sampai menimbulkan gangguan ketertiban. Dia mengatakan pemerintah pun terbuka dalam menerima kritikan dan usulan yang konstruktif.
"Iya mengajak mahasiswa untuk dialog dengan baik. Tidak melakukan turun ke jalan, tapi kembali ke kampus masing-masing," kata Nasir ditemui di halaman Istana Negara Jakarta pada Kamis.
Menristekdikti khawatir jika unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa ke lapangan berpotensi ditunggangi pihak tidak bertanggung jawab melalui provokasi.
Baca Juga: Deretan Kisah Menggemaskan di Balik Aksi Demo Mahasiswa
"Mahasiswa dalam hal ini, dalam melakukan kritik saya persilakan tapi dengan cara yang baik karena dia orang akademik, orang yang punya intelektual yang baik," ujar Nasir.
Sejumlah mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi unjuk rasa pada Selasa (24/9) di depan gedung parlemen Jalan Gatot Subroto Jakarta.
Selain itu gelombang unjuk rasa oleh mahasiswa juga terjadi di beberapa daerah seperti Medan, Sumatera Utara, Semarang, Jawa Tengah, Yogyakarta, serta Surabaya dan Malang, Jawa Timur. Mereka menolak RUU KUHP dan UU KPK.
Kampus dan Dosen Bakal Kena Sanksi
Kampus akan kena sanksi jika mengizinkan mahasiswanya berdemo. Saksi itu juga akan dikenakan ke rektor dan dosen. Selain itu, Menristekdikti menjelaskan hukum pidana juga bisa diterapkan jika unjuk rasa tersebut merusak fasilitas umum maupun merugikan negara.
Baca Juga: 2.700 Tentara dan Polisi Bersiaga di Lokasi Demo Mahasiswa di DPRD Jatim
Menristek meminta mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan usulan yang konstruktif melalui cara yang baik. Salah satunya dengan berdialog di kampus.
