Infografis
Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly sempat menghardik perwakilan mahasiswa saat berdialog di Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One, Selasa (24/9/2019) malam.
Mulanya, Yasonna mengatakan pemerintah dengan legawa dan senang hati menunda pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Tapi, jika masih ada gerakan, Yasonna tegas mempertanyakan motifnya.
"Jadi Bang Karni, saya mau menyampaikan atas nama pemerintah, kita sudah mengambil keputusan, dengan senang hati, dengan legowo, bahwa ini kita tunda. Kalau masa ada upaya mengatakan ini dengan suatu gerakan-gerakan, I question the motives (saya mempertanyakan motifnya--RED)," ujar Yasonna.
Mengenai UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yasonna menegaskan ada mekanisme konstitusi untuk menggugatnya, tapi bukan dengan 'pengadilan jalanan' maupun unjuk rasa.
Baca Juga: Demo Mahasiswa di DPR Ricuh, Polisi Dalami Keterlibatan Kelompok Lain
"Terkait UU KPK, kita kan negara beradab, negara hukum, ada mekanisme konstitusional kok apa yang diambil di jalan sana. Untuk menjatuhkan pemerintah? That's the way you do it? Main paksa? Itu memang caranya? Kalau memang semua orang ingin main paksa dengan caranya sendiri, that's the way you do it to rule a nation? I don't think so! Chaos akan datang," ujar Yasonna.
Menurut Yasonna, masyarakat harus dewasa dalam berpolitik dan menjalankan pemerintah. Yasonna mengatakan pihaknya pun sangat terbuka untuk dikritik. Pun presiden sudah menunjukkan sikap itu.
"Jauh-jauh hari presiden memanggil saya di Istana Bogor untuk setop. Saya mencoba untuk meyakinkan teman-teman DPR, dan teman-teman DPR pun siap, bang Karni. Jadi mengapa kita hura-hura begini?" ujar Yasonna.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) Yogyakarta Atiatul Muqtadir, alias Fatur menanggapi pernyataan Yasonna.
Dia mengkritik bahwa pemerintah sering menganggap gerakan-gerakan yang ramai digencarkan sebagai suatu hal yang tidak normal. Sebut saja, tudingan bahwa gerakan mahasiswa yang ditunggangi.
Baca Juga: Mahasiswa Digebuki Polisi di DPRD Sumut, Kapolda Janji Selidiki
Pun Fatur menegaskan gerakan mahasiswa yang dijalankan saat ini adalah independen. Dia menuding mungkin cara menjalankan roda pemerintahan yang justru tidak normal, bukan gerakannya.
