Infografis
Suara.com - Perwakilan DPRD Papua dan Papua Barat telah memberikan masukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait sembilan poin penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di Papua.
Usai mendengar segala masukan, Tjahjo pun berjanji kalau pemerintah akan menyelesaikan satu per satu masalah yang terjadi di Papua.
Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Lukman Said menjelaskan rapat koordinasi tersebut dilakukan demi terwujudnya koordinasi antara pemerintah dengan pihak-pihak yang betul-betul representatif dari Papua.
Menurutnya, Tjahjo berjanji akan menyelesaikan masalah demi masalah yang sudah disodorkan oleh perwakilan DPRD Papua dan Papua Barat.
Baca Juga: Temui Moeldoko, DPRD Papua Sampaikan Surat Khusus untuk Jokowi
"Termasuk dijanjikan pemekaran, akan dibuat pokja (kelompok kerja) termasuk anak-anak sekolah yang katanya sekarang banyak menganggur yang tidak diangkat jadi pegawai negeri," kata Lukman di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).
Lukman menerangkan bahwa sembilan poin yang diajukan tersebut berkaitan dengan aturan-aturan di daerah, perumahan, pendidikan, kesehatan hingga adanya dialog intensif antara pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat Papua.
"Hari ini laporan teman-teman masih banyak anak Papua yang dalam satu rumah bisa sembilan orang. Ini negara harus perhatikan, karena ini terjadi kesenjangan," ujarnya.
Lukman juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah berjanji untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintahan daerah di Papua guna menyelesaikan masalah tersebut. Dialog intensif tersebut diharapkan bisa dilakukan satu kali per tiga bulan.
Lebih lanjut, Lukman menerangkan bahwa sebuah dialog akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Papua. Apalagi menurutnya, penting melibatkan pimpinan-pimpinan DPRD Papua dan Papua Barat karena menjadi representatif rakyat.
Baca Juga: Rusuh di Waena Papua, 733 Mahasiswa Ditangkap Polisi
"Ini harus ada komunikasi intensif. Jangan cuma bupati dan elite politik yang diundang, tapi undang unsur pimpinan DPRD yang dipilih rakyat dan tokoh adat termasuk," tuturnya.
