Infografis
"Inti RI 4.0 adalah kolaborasi antara pemerintah dengan pengusaha, mesin dengan manusia, apalagi (kolaborasi) sesama pemerintah pusat, " katanya.
Anton menilai, Malaysia maju dalam SDM, karena koordinasi pembangunan SDM dipimpin oleh Mahatir Mohammad. Negeri Jiran itu membutuhkan waktu 8 tahun untuk mendirikan sejenis Komite Vokasi Nasional.
"Di Malaysia jelas pembagian tugas, ada enam kementerian terlibat. Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja (SDM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Bicara pelatihan, leading sector Kementerian SDM (tenaga kerja), bicara pendidikan, leading sector (Kemendikbud), " katanya.
Anton berpendapat, pelatihan vokasi membutuhkan dukungan industri-industri di Tanah Air. Kemenperin mestinya memberikan informasi jobs apa saja yang perlu dilatih oleh Kemnaker dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang masuk kurikulum di dalam SMK, dalam hal ini Kemendikbud.
Baca Juga: Kemnaker Minta Perusahaan di Indonesia Lapor WLKP secara Online
"Kita harapkan kordinasi ini berjalan efektif dan cepat. Waktunya singkat, karena bonus demografi 2030 - 2035, kita sudah fase menurun. Sudah mendesak. Kita contoh kordinasi seperti di Malaysia, " ujarnya.
Sementara itu, Direktur UNI Global Union Asia Pasifik, Kun Wardhana Abyoto mengatakan, saat ini, masih ada beberapa pekerja yang belum sadar atas kesiapannya menghadapi RI 4.0. Di sisi lain, masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan peranannya oleh serikat pekerja itu sendiri.
"Untuk bisa memanfaatkannya tersebut, kunci keberhasilannya yakni dengan mengoptimalkan dialog sosial dan kolaborasi berupa kemitraan, " kata anggota KPVN itu
Kun mengungkapkan, ada tiga tantangan yang dihadapi serikat pekerja dalam menghadapi transformasi ketenagakerjaan. Pertama awareness ; kurangnya tingkat kesadaran serikat pekerja akan dampak dari adanya IR 4.0 terhadap keberlangsungan pekerjaan dan pelatihan vokasi. Kedua, fokus; masih minimnya kesadaran atas pentingnya peningkatan skill yang dimiliki bagi serikat pekerja.
"Ketiga, fragmentasi, masih belum adanya common goals/tujuan bersama satu sama lain terkait pembangunan SDM, " ujar anggota Dewan Pakar Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia itu.
Baca Juga: Kemnaker Dorong Instruktur BLK Familiar Operasikan Teknologi
