Infografis
Suara.com - Revisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan atau PAS resmi ditunda pengesahnnya. Penundaan itu disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat dua di rapat paripurna hari ini.
Sebelum diputuskan ditunda, fraksi-fraksi terlebih dulu melakukan lobi-lobi berkenaan dengan adanya permintaan dari pemerintahan untuk menunda RUU PAS. Rapat paripurna kemudian diskor 15 menit untuk sesi lobi.
Usai sesi lobi, rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dilanjutkan kembali. Berdasarkan hasil lobi diketahui fraksi menyatakan sepakat untuk menunda pengesahan namun tetap ingin komisi terkakt menyampaikam laporan yang disampaikam oleh Wakil Ketua Komisi III Erma Suryani Ranik.
"Meski kita menyetujui penundaan RUU PAS tapi lobi menyetujui sesuai jadwal memberikan pimpinan Komisi III dan panja untuk menyampaikan laporan sebagaimana biasa dan mengklarifikasi beberapa persoalan yang bekermbang. Lalu karena merupakan otoritas paripurna, paripuna yang akan memutuskan penundaan RUU PAS, demikian hasil lobi," tutur Fahri.
Baca Juga: DPR Pastikan Pengesahan RUU PAS Batal Hari Ini
Setelah penyampaian laporan dari Komisi III, selanjutnya Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat paripurna mengambil keputusan dengan menanyakan persetujuan kepada anggota dewan yang hadir.
"Apakah kita dapat menyetujui sulan penundaan itu?" tanya Fahri.
"Setuju," ucap para anggota dewan.
Dengan kesepakatan penundaan tersebut, lanjut Fahri, maka Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang hadir sebagai perwakilan dari pemerintah tak perlu untuk menyampaikan pandangannya lagi soal RUU PAS.
Sebelumnya dalam RUU PAS, narapidana diatur bisa asyik keluar masuk penjara secara bersyarat, dengan mengajukan cuti. Itu setelah aturan mengenai cuti teruntuk narapidana tersebut diatur dalam hasil revisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bahkan, aturan mengenai hak narapidana untuk melakukan kegiatan rekreasional juga dimuat dalam revisi UU PAS.
Baca Juga: Mahasiswa Yogyakarta Berangkat Demonstrasi ke Jakarta, Protes RUU KUHP
Secara berturut-turut, hak narapidana untuk berekreasi hingga bisa mengajukan cuti untuk melakukannya itu terdapat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU PAS hasil revisi.
