Infografis
Suara.com - Aliansi Mahasiswa Jawa Barat (Alam Jabar) ikut turun dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). Kelompok mahasiswa dari Jabar ini meyakini tidak ada penyusup di dalam kelompoknya.
Departemen Internal Alam Jabar, Wisnu Bayu Aji mengatakan, sudah melakukan pemeriksaan sejak 5 hari lalu. Sejak berangkat hingga sampai di gedung DPR ia mengklaim sudah menyaring siapa saja yang ikut dalam aksi kali ini.
"Kami menyusun memastikan siapa saja yang berangkat bagi kampus, siapa yang berangkat kita filter lagi," ujar Wisnu di depan gedung DPR RI, Selasa (24/9/2019).
Pantauan Suara.com di lokasi, mahasiswa Alam Jabar itu sudah bergabung dengan mahasiswa lain dari berbagai universitas atau organisasi. Dari pihak Alam Jabar sendiri, kata Wisnu berasal dari berbagai lokasi di Jabar seperti Bandung dan Cirebon.
Baca Juga: Tolak UU KPK, Ribuan Mahasiswa Blokir Akses Jalan ke Gedung DPRD Sumsel
"Bandung, saya Cirebon. Saya departemen internal mengawal teman-teman aksi," katanya.
Wisnu juga mengaku tidak dibayar sepeserpun untuk ikut aksi. Ia menyebut banyak mahasiswa yang ingin ikut tanpa paksaan apapun.
"Dari beberapa kampus banyak yang mau ikut tapi kami filter lagi untuk datang kesini tidak ada mahasiswa bayaran, tidak ada paksaan," pungkasnya.
Aksi ini dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai universitas dan masyarakat sipil. Mereka menuntut beberapa poin yang kerap menjadi kontroversi di lingkup pemerintahan dan legislatif.
Tujuh poin menjadi tuntutan massa aksi. Di antaranya menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan RUU Ketenegakerjaan. Lalu mendesak pembatalan UU KPK dan UU SDA. Massa juga menuntut agar RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Baca Juga: DPR Pastikan Pengesahan RUU PAS Batal Hari Ini
Selain itu, Pimpinan KPK terpilih juga diminta agar dibatalkan karena dianggap bermasalah. Pihak TNI dan Polri juga diminta agar tidak menduduki jabatan sipil.
Massa mendorong penghentian kriminalisasi aktivis. Ada juga tuntutan mengenai Karhutla di beberapa wilayah. Pihak pembakar hutan diminta agar segera dipidanakan dan dicabut izinnya.
Terkait kemanusiaan, massa meminta agar pelanggaran HAM dituntaskan, pelanggar dari lingkup pejabat ditindak dan hak-hal korban dipulihkan.
