Di Sidang PBB, JK Sebut Perubahan Iklim Perparah Karhutla di Indonesia

Selasa, 24 September 2019 | 10:59 WIB
Di Sidang PBB, JK Sebut Perubahan Iklim Perparah Karhutla di Indonesia
Wapres Jusuf Kalla saat berpidato singkat di sidang PBB, New York, AS. (Dok Setwapres).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membicarakan soal kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan dalam pidato singkatnya pada acara Climate Action Summit di General Assembly Hall, di New York, Senin (23/9/2019).

Menurutnya, masalah karhutla tersebut diperparah dengan adanya perubahan iklim.

JK mengatakan bahwa perubahan iklim tersebut tentu melahirkan adanya cuaca ekstrim. Meskipun tidak gampang mengatasi masalah itu, JK mengklaim bahwa Indonesia telah mengambil langkah yang tegas dalam menangani tantangan besar tersebut.

"Kita tidak lagi memiliki keleluasaan maupun pilihan selain meningkatkan ambisi pengendalian perubahan iklim. Dalam menghadapi kenyataan ini, aksi iklim harus konkret dan realistis," kata JK.

Baca Juga: Jelang Sidang PBB, JK Asyik Jalan-jalan di New York

Di luar masalah karhutla, JK menjelaskan bahwa Indonesia sudah berupaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Adapun Indonesia memiliki target sebesar 29 persen dengan usaha sendiri hingga 41 persen dengan bantuan dari internasional hingga 2030.

Hal tersebut dibuktikan dengan peluncuran Low Carbon Development Initiative (LCDI). Sebuah inisiatif yang dilakukan Indonesia untuk melindungi lingkungan serta ekonomi.

Lebih lanjut, JK juga mengatakan bahwa Indonesia telah mengintensifkan aksi iklimnya melalui Solusi Berbasis Alam. Langkah tersebut dilakukan Indonesia dengan cara merestorasi 2 juta hektar lahan gambut dan merehabilitasi 12 juta hektar lahan kritis pada tahun 2030 dan melestarikan secara intensif daerah bakau dan daerah pesisir.

Selain itu, JK juga memaparkan bagaimana Indonesia menjalankan program transisi energi. Caranya ialah dengan menghapus subsidi bahan bakar fosil, menetapkan kebijakan biodiesel wajib. Ditambah juga dengan membangun kilang bahan bakar hijau bahkan Indonesia akan membentuk sebuah fasilitas khusus pendanaan lingkungan untuk memfasilitasi pendanaan iklim dan mendukung program lingkungan lainnya.

“Kami mendorong peningkatan dukungan pendanaan dan transfer teknologi serta energi terbarukan yang terjangkau dan dapat diakses,” katanya.

Baca Juga: Hadiri Sidang Umum PBB, JK akan Bertemu Presiden Donald Trump

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI