Infografis
Suara.com - Pendiri Watchdoc Documentary Maker yang juga mantan jurnalis Dandhy Dwi Laksono menyebut referendum untuk masyarakat Papua adalah salah satu opsi yang tidak boleh ditiadakan. Menurutnya, tidak semua negara yang melakukan referendum bisa merdeka.
"(Referendum) Salah satu opsi yang tak boleh ditiadakan. Jadi belum tentu referendum. Soalnya referendum pun belum tentu hasilnya merdeka," ujar Dandhy di Auditorium Visinema, Cilandak, Jakarta, Sabtu (21/9/2019).
Ia pun mencontohkan di banyak negara yang diberikan pilihan untuk melakukan referendum, justru tidak bisa merdeka.
"Banyak contoh negara diberi pilihan referendum justru tak merdeka, soalnya mereka merasa lebih sejahtera ikut negara pertamanya," ujar Dandhy.
Baca Juga: Penyelesaian Polemik Papua, Politisi PDIP: Tarik Kekuatan Militer
Menurut dia, jika pemerintah memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan di Papua, seharusnya berhenti mengunci pilihan seperti menggunakan kekuatan militer di Papua ketika masyarakat Papua sudah bersikap keras. Sebab hal tersebut sudah terjadi pada sejak New York Agreement.
Untuk diketahui, New York Agreement sendiri adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada 1962 untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas Papua Barat dari Belanda ke Indonesia.
"Tapi kita tak boleh berhenti bicara. Kalau mau ada itikad baik bagi Papua, berhenti mengunci pilihan-pilihan itu. Karena kalau kita kunci pilihan itu, maka pilihannya hanya menggunakan tentara kemudian ketika Papua sifatnya juga mengeras. Dan itu terjadi selama 57 tahun sejak New York Agreements," ucap Dandhy.
"Presiden siapa pun mengalami masalah yang sama. Yang punya modal kultural besar seperti Gus Dur pun menghadapi tembok yang besar. Apalagi Pak Jokowi," sambungnya.
Baca Juga: Selain Sia-sia, Blokir Internet di Papua Juga Langgar Hukum
