Infografis
Suara.com - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad buka suara terkait sikap Presiden Jokowi yang disebut menolak bantuan untuk mengatasi kabut asap.
Mahathir mengaku belum menanyakan hal itu kepada Presiden Jokowi. Kendati demikian, Malaysia bersedia memberikan bantuan dengan mengirim peralatan pengebom air.
Saat ditanya awak media tentang penolakan Jokowi, Mahathir Mohamad menjawab, "Saya tidak tahu".
Ia lantas meminta awak media untuk bertanya langsung kepada Jokowi.
Baca Juga: Jerat Biang Kerok Karhutla, PM Malaysia Mahathir Usulkan Undang-undang
"Tanya beliau (Jokowi) mengapa tidak mau menerima bantuan dari kami. Saya belum menanyakannya," ungkap Mahathir seperti dikutip dari Free Malaysia Today, Sabtu (21/9/2019).
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimatan berhembus ke Malaysia lewat angin musim barat daya hingga berdampak mencemari lingkungan.
Mahathir mengungkapkan pemerintah Malaysia telah berupaya mengatasi ancaman kabut asap dengan beragam cara seperti: berdoa meminta hujan, teknologi hujan buatan dan meminta warga untuk memakai masker.
Dia juga mempertimbangkan penggunaan pesawat tanpa awak (drone). "Kami bisa gunakan beberapa. Terutama di daerah Putrajaya yang kabut asapnya paling parah," imbuhnya.
Meski begitu, ia belum bisa memperhitungkan anggaran membuat hujan buatan untuk mengatasi kabut asap.
Baca Juga: PM Malaysia Mahathir Mohamad Ucap Dukacita Atas Meninggalnya BJ Habibie
Di lain pihak, pada Rabu (16/9/2019), Presiden Jokowi mengatakan telah melakukan segala upaya untuk mengatasi kabut asap akibat karhutla.
"Kami telah melakukan segalanya untuk memadamkan api," tulis Jokowi melalui media sosial Twitter dan Instagram.
Ia juga meninjau langsung lokasi kebakaran di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau.
Jokowi mengaku telah mengerahkan 5.600 petugas pemadam kebakaran di Provinsi Riau.
Sampai saat ini, tercatat lebih dari 10.000 petugas pemadam kebakaran termasuk polisi dan tentara yang ditugaskan untuk memadamkan api di Riau, Jambi dan Kalimantan.
Sejak Januari, dilaporkan lebih dari 42.000 hektar hutan dan perkebunan terbakar di beberapa provinsi, seperti tiga nama kota yang disebutkan sebelumnya.
Jokowi menegaskan, pemerintah Indonesia akan menindak tegas individu atau perusahaan yang telah membakar hutan dan lahan di Tanah Air.
