Infografis
Suara.com - Rancangan Undang-Undang KUHP yang segera disahkan DPR RI, turut menyita warganet salah satunya aktivis HAM Tunggal Pawestri.
Melalui akun pribadinya, Tunggal Pawestri menyuarakan penolakannya terkait RUU KUHP.
Ia membagikan draft pasal-pasal yang dinilainya tidak jelas dan tidak pasti, seperti yang sudah disusun oleh @maidina__.
Baca Juga: Jubir Prabowo: UU KUHP Dirancang untuk Hukum Rakyat Kecil
Tercatat ada 10 poin yang menuai kontroversi sehingga dikritisi habis-habisan di media sosial.
Selengkapnya, berikurt 10 poin RUU KUHP yang ramai dibicarakan.
1. Menurut Pasal 470 RUU KUHP, koban perkosaan yang sengaja menggugurkan kandungan bisa dipidana penjara 4 tahun. Pasal ini dianggap meresahkan yakni mengenai pengguguran kandungan (aborsi) yang dinilai sangat kontroversial. Pasal itu dinilai diskriminatif terhadap korban perkosaan dan perempuan lainnya, serta bertentangan dengan UU Kesehatan yang sudah terlebih dahulu ada.
Di mana sejatinya, aborsi itu dilarang di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun dalam ayat 2 pasal tersebut, terdapat pengecualian untuk korban pemerkosaan dan ibu dalam keadaan gawat darurat.
Pada pasal 76, terdapat penjelasan bahwa praktik aborsi untuk korban pemerkosaan dapat dilakukan saat usia kehamilan maksimal enam minggu.
Baca Juga: Ini Beda Denda Jadi Gelandangan Menurut RUU KUHP dan Perda DKI Jakarta
2. Kemudian soal gelandangan dapat dikenai denda Rp 1 juta sesuai Pasal 431 RUU KUHP. Pasal ini mengatur pemidanaan gelandangan. Oleh beberapa kalangan pasal ini dinilai sebagai warisan kolonial yang dinilai bukan sebagai solusi sekaligus aneh karena gelandangan diharuskan membayar denda. Termasuk apabila ada perempuan yang terlunta-lunta dan dianggap gelandangan bisa berpotensi dikenai sanksi denda.
3. Kemudian Pasal 417 dan 419 mengatur pidana perzinaan dan kohabitasi (hidup bersama sebagai suami-istri di luar ikatan perkawinan). Pasal 417 mengatur hukuman bagi mereka yang berzina maksimal bui 1 tahun atau denda Rp 10 juta. Pidana ini diatur sebagai delik aduan dari suami, istri, orang tua dan anak. Sementara pasal 419 mengancam pelaku kohabitasi dengan penjara 6 bulan dan denda Rp 10 juta. Pidana ini delik aduan. Kepala desa termasuk yang bisa mengadukan tindak kohabitasi ke polisi. Pasal ini oleh beberapa kalangan dinilai bisa menyasar perempuan yang terpaksa menginap dengan lawan jenis, terancam dilaporkan ke kepala desa dan dipenjara 6 bulan.
4. Sesuai Pasal 432 RUU KUHP, pengamen yang mengganggu ketertiban umum bisa dikenai denda Rp 1 juta.
5. Oleh aktivis HAM, hukuman bisa saja mengancam dan untuk gelandangan, tukang parkir yang dianggap gelandangan serta disabilitas mental yang terlantar dan disebut gelandangan sesuai Pasal 431 RUU KUHP yang mengatur pemidanaan gelandangan.
6. Pasal kontroversial RUU KUHP yang lain terkait penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Pasal 218 mengancam pelaku dengan penjara maksimal 3,5 tahun. Di pasal 219, pelaku penyiaran hinaan itu diancam 4,5 tahun bui. Di pasal 220 RUU KUHP, dijelaskan bahwa perbuatan ini menjadi delik apabila diadukan oleh presiden atau wakil presiden. Pasal ini juga menuai kritik karena berpotensi sebagai pasal karet. Sebagai contoh apabila ada jurnalis atau warganet yang menyampaikan kritik kepada presiden atau wakil presiden bisa dituduh atau dianggap menghina dan terancam hukuman pidana 3,5 tahun.
7. Pasal kontroversial lainnya di RUU KUHP ialah soal pemidanaan promosi kontrasepsi. Pasal 414 mengatur: orang yang mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, menunjukkan untuk bisa memperoleh alat pencegah kehamilan [kontrasepsi] kepada anak dipidana denda maksimal Rp 1 juta. Oleh sejumlah aktivis, pasal ini juga dinilai kontroversi, karena bisa jadi apabila ada orangtua yang bukan petugas berwenang dengan sengaja menunjukkan alat kontrasepsi di hadapan anak berpotensi dikenai denda Rp 1 juta merujuk pada Pasal 414 tersebut.
8. Pasal 417 RUU KUHP yang mengatus soal perzinahan. Di mana pelakunya bisa dipenjara 1 tahun dan denda Rp 10 juta. Pasal ini juga dinilai kontroversi karena apabila ada seseorang dituding berzina, bahkan seorang anak sekalipun bisa terancam dipenjara.
9. Sesuai Pasal 2 jo Pasal RUU KUHP, bagi orang yang melanggar hukum "kewajiban adat" di masyarakat bisa dipidana.
10. Paling disayangkan, berdasarkan Pasal 604 RUU KUHP, koruptor terancam pidana 2 tahun dan denda paling banyak kategori 4. Pasal ini menuai banyak kritikan karena dianggap ancaman hukumannya lebih rendah dari UU Tipikor.
Untuk diketahui, pembahasan RUU KUHP bakal dilanjutkan dalam tingkat II pengambilan keputusan Rapat Paripurna DPR RI. Hal itu dilakukan seusai DPR dan pemerintah menyepakati saat rapat kerja di Komisi III.
Adapun perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat kerja tersebut yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Sebelum disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin melempar pertanyaan terlebih dahulu.
"Apakah RKUHP dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI?," tanya Aziz kepada seluruh fraksi dalam rapat kerja, Rabu (18/9/2019).
Pertanyaan serupa kemudian dilontarkan Aziz kepada Yasonna sebagai perwakilan dari pemerintah. Baik fraksi partai di DPR maupun pemerintah menyatakan persetujuan RUU KUHP dibawa ke dalam rapat paripurna untuk segera disahkan.
*****
Catatan Redaksi: Tulisan ini sudah diperbaiki, terutama dengan memperjelas teks pasal-pasal yang dimaksud, demi menghindari misinformasi pada pembaca.
