Infografis
Suara.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia mengkritik anggota DPRD DKI yang menggadaikan surat keputusan (SK) keanggotaannya.
Ia mengatakan, uang hasil gadai SK biasanya digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membayar utang saat kampanye hingga memenuhi kebutuhan gaya hidup mewah.
Ketua Formappi Lucius Karus mengatakan, pengeluaran anggota DPRD DKI saat masa kampanye tidak sedikit. Karena itu mereka membutuhkan dana tambahan untuk menutupi utang dengan menggadaikan SK.
"Pertama pasti efek dari jor-joran masa kampanye, yang akhirnya menyedot habis keuangan anggota DPRD," ujar Lucius, Kamis (19/9/2019).
Baca Juga: Anggota DPRD Jakarta Gadaikan SK, Anies Ikuti Aturan Perbankan
Lucius bahkan menyebut anggaran terbesar bagi caleg saat kampanye adalah untuk politik uang. Menurutnya, pengeluaran untuk money politics bahkan tidak terukur.
"Nafsu yang besar untuk menang, membuat mereka mengeluarkan uang dalam jumlah tak terduga, hingga tak sadar kalau modal nyaris habis," kata Lucius.
Selain itu, Lucius menyebut menjadi anggota DPRD mengharuskan memiliki gaya hidup yang mewah. Pasalnya, orang yang baru menjadi anggota DPRD sering dianggap telah naik kelas sosial.
"Jadi pejabat otomatis mesti dengan tampilan wah. Maka perlu duit untuk mendandani diri," tuturnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta ternyata kerap menggadaikan Surat Keputusan (SK) keanggotaannya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan uang demi memenuhi berbagai keperluan.
Baca Juga: Separuh Anggota DPRD Depok Gadaikan SK untuk Pinjaman, Setwan: Tidak Tahu
Wakil Ketua DPRD nondefinitif dari Fraksi Gerindra, Syarief mengatakan wakil rakyat yang menggadaikan SK merupakan anggota bukan pengurus partai. Selain itu, mereka yang baru saja terpilih sebagai anggota DPRD untuk periode pertama.
"Bukan pengurus partai tahu-tahu jadi anggota, didatangi terus oleh konstituennya. Belum terbiasa dia, belum settle. Dia perlu uang untuk pembinaan konstituen," ujar Syarief kepada wartawan, Kamis (19/9/2019).
