RUU KUHP: Waspada ABG Badboy Bisa Kena Denda Rp 10 Juta

Kamis, 19 September 2019 | 13:53 WIB
RUU KUHP: Waspada ABG Badboy Bisa Kena Denda Rp 10 Juta
Ilustrasi bad boy. (Pexels/Muhammad Rifki)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kenakalan acapkali dilakukan usia anak hingga remaja. Nakal pada kalangan remaja bahkan dikenal dengan istilah yang lebih beken, yakni bad boy.

Namun, bagaimana jika kenakalan yang dilakukan tersebut ternyata mengakibatkan kerugian terhadap orang lain atau barang milik orang lain?

Ya, aturan tentang kenakalan tersebut kini tertuang dalam RUU KUHP yang bakal disahkan dalam waktu dekat.

Para bad boy yang melakukan kenakalan di tempat umum hingga merugikan kerugian bagi orang lain, nanti bisa dikenakan hukuman pidana.

Baca Juga: RUU KUHP: Ayam Peliharaan Masuk dan Makan di Kebun Orang, Denda Rp 10 Juta

Meski tak sampai dibui, sanksi pidana berupa denda yang diberlakukan cukup menguras kantong, yakni sebesar Rp 10 juta.

Aturan mengenai kenakalan tersebut tertulis secara lengkap dalam Bagian Keempat Tindak Pidana Kenakalan terhadap Orang atau Barang Pasal 335 yang berbunyi:

"Setiap Orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau Barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II (Rp 10 juta)."

Untuk diketahui, pembahasan RUU KUHP bakal dilanjutkan dalam tingkat II pengambilan keputusan Rapat Paripurna DPR RI.

Hal itu dilakukan seusai DPR dan pemerintah menyepakati saat rapat kerja di Komisi III hari ini.

Baca Juga: Komisi III Setujui RUU KUHP Disahkan di Paripurna

Adapun perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat kerja tersebut yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Sebelum disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin melempar pertanyaan terlebih dahulu.

"Apakah RKUHP dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI?," tanya Aziz kepada seluruh fraksi dalam rapat kerja, Rabu (18/9/2019).

Pertanyaan serupa kemudian dilontarkan Aziz kepada Yasonna sebagai perwakilan dari pemerintah. Baik fraksi partai di DPR maupun pemerintah menyatakan setuju RUU KUHP dibawa ke dalam rapat paripurna untuk segera disahkan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI