Infografis
Suara.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengaku siap mengikuti seluruh prosedur di KPK terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI.
Terkait hal ini, dia juga meminta semua pihak untuk menghormati azas praduga tak bersalah.
"Saya sebagai warga negara Indonesia akan patuh dan mengikuti semua proses hukum yang ada dan sudah barang tentu kita harus junjung tinggi asas praduga tak bersalah," ujar Imam Nahrawi di kediamannya di Kompelks Widya Candra, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Lebih jauh, Nahrawi mengaku belum memutuskan apakah akan melakukan upaya hukum termasuk mengajukan praperadilan ihwal status hukumnya tersebut. Alasannya, Nahrawi mengklaim belum membaca soal tuduhan yang disangkakan KPK kepadanya.
Baca Juga: Bantah Berbohong, Yasonna Sebut Nama Ketua KPK Agus Rahardjo
"Saya belum membaca apa yang disangkakan karenanya yang pasti semua proses hukum harus kita ikuti karena ini negara hukum. Dan sekali lagi jangan ada unsur-unsur di luar hukum," katanya.
Diketahui, Imam Nahrawi resmi menyandang status tersangka dalam kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan Imam Nahrawi sejak periode 2014 sampai 2018 bersama Miftahul Ulum asisten pribadinya meminta sejumlah uang yang mencapai Rp 14,7 miliar.
Dalam rentan waktu tersebut, Imam dan asprinya kembali meminta uang yang sebesar Rp 11,8 miliar.
"Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018," ujar Alexander di Gedung KPK, hari ini.
Baca Juga: Alexander Marwata Klaim KPK Tetap Independen Meski Pegawai Jadi PNS
Dalam kasus ini, Menpora Imam Nahrawi dan asprinya disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke - 1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
