Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta jajaran pejabat baru di Kemenko Polhukam untuk mencermati tiga persoalan aktual yang sedang terjadi di Indonesia. Salah satunya revisi Undang-Undang KPK.
Ketiga persoalan itu, kata dia, yakni stabilitas keamanan di Provinsi Papua dan Papua Barat, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Sumatera dan Kalimantan, dan hal-hal menyangkut revisi UU KPK.
"Paling tidak ada tiga masalah aktual yang perlu cermati, perlu penanganan cermat tepat dan benar," kata Wiranto saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat eselon I di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Wiranto kembali menegaskan kepada jajarannya untuk mencermati dinamika situasi nasional dengan berbagai permasalahan yang terjadi.
Baca Juga: RUU KPK Disahkan DPR, KPK Bentuk Tim Transisi
Ia mengingatkan bahwa Kemenko Polhukam memiliki tanggung jawab untuk tanggap dan siaga dalam mengawal stabilitas politik, hukum, dan keamanan negara dengan kebijakan-kebijakannya.
"Untuk itulah, Kemenko Polhukam harus hadir, tanggap, siaga dalam mengawal stabilitas polhukam, serta dalam pelaksanaan fungsi mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan kebijakan polhukam," kata Wiranto.
Pada kesempatan itu, ada empat pejabat eselon I Kemenkopolhukam yang dilantik, yakni Mayjen TNI (Purn) Tri Soewandono sebagai Sekretaris Kemenko Polhukam, menggantikan pejabat lama Letjen TNI (Purn) Agus Surya bakti.
Kemudian, Mayjen TNI Rudianto sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Brigjen TNI Purnomo Sidi sebagai Staf Ahli Bidang SDM dan Teknologi, dan Laksma TNI Yusuf sebagai Staf Ahli Kedaulatan Wilayah Kemaritiman. (Antara)
Baca Juga: Jubir: Kondisi KPK Serba Sulit
