Pimred Radar Sampit Jelaskan soal Sampul Mata Jokowi Ditutup Masker

Selasa, 17 September 2019 | 23:19 WIB
Pimred Radar Sampit Jelaskan soal Sampul Mata Jokowi Ditutup Masker
Ilustrasi Jokowi di Koran Radar Sampit - (Twitter/@babaosman1299)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Gambar yang ditampilkan dalam koran Radar Sampit menjadi viral karena menampilkan sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) matannya ditutup masker.

Pimpinan Redaksi (Pimred) Radar Sampit, Gunawan menganggap, tampilan gambar tersebut yang ditaruh di halaman utama koran itu sebagai ilustrasi pemerintah pusat yang masih menutup matanya atas kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Kalimantan Tengah.

Ia menyebut gambar Jokowi tersebut merupakan bentuk aspirasi dari masyarakat Kalteng.

“Jadi pasang masker itu artinya pemerintah masih tutup mata lah dengan Kalteng, itu intinya. Jadi itu wujud dari aspirasi masyarakat,” kata Gunawan saat dihubungi Suara.com, Selasa (17/9/2019).

Baca Juga: DPR Kebut UU KPK, Setara Institute: Jokowi Tak Miliki Beban Politik Lagi

Gunawan menyebut dalam pemilihan gambar Jokowi itu, pihak redaksi Radar Sampit telah melakukan observasi mengenai karhutla di wilayah Kalteng.

Menurutnya, masyarakat kecewa karena Karhutla semakin meluas, dampak asapnya semakin parah, tapi bantuan yang dikirimkan pemerintah pusat masih dirasa kurang.

"Sebelum ilustrasi itu kita pantau dulu gimana kondisi masyarakat, komentar masyarakat, terus komentar di media sosial gimana. Jadi rata-rata mereka menilai Kalteng itu tidak diperhatikan,” kata Gunawan.

Meskipun menuai kontroversi, Gunawan menyebut pihaknya tidak mendapatkan panggilan dari pihak pendukung atau Jokowi sendiri.

Ia menyebut masyarakat seharusnya tidak hanya sekadar menilai cover pada koran edisi Senin (16/9/2019) itu, melainkan peristiwa karhutla yang terjadi di Kalteng.

Baca Juga: Sepatu Jokowi Kotor Usai Tinjau Kebakaran Lahan di Riau

"Mereka mau mempermasalahkan covernya atau menuliskan apa yang terjadi di Kalteng ini untuk pemerintah pusat. Mana yang lebih penting, itu saja,” katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI