Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi III Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa menanggapi terkait rapat paripurna pengesahan perubahan RUU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau RUU KPK yang hanya dihadiri sekitar 80 anggota DPR RI.
Menurut Desmond, rapat paripurna tersebut bisa jadi digugat jika memang ada pihak-pihak yang menganggap sidang pengesahan RUU KPK tersebut ilegal lantaran tidak dihadiri separuh lebih dari total 560 anggota dewan untuk mencapai kuorum.
"Ya gugat saja ke judicial review bahwa ini ilegal, gitu aja. Gerindra dukung. Ya gugat saja," kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Diketahui, rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan perubahan kedua RUU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau RUU KPK.
Baca Juga: UU KPK Sah! Jokowi Ingkar Janji, Rakyat Terancam Dijajah UU Sendiri
Namun rapat tersebut hanya dihadiri sekitar 80 orang anggota dewan saja. Pemandangan bangku kosong tampak terlihat di tengah penyampaian laporan Ketua Badan Legislasi Supratman ihwal pembahasan revisi UU KPK, yang kemudian dilanjutkan dengan pengesahan perubahan kedua RUU KPK oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melalui ketok palu usai menanyakan persetujuan kepada anggota dewan yang hadir.
Berdasarkan daftar hadir dari Sekretariat Jenderal DPR RI tercatat ada 289 anggota dewan yang telah menandatangani absensi. Namun ratusan anggota dewan yang tanda tangan tersebut tak tampak hadir saat rapat paripurna berlangsung.
Di mana kenyataan di dalam sidang justru bertolak belakang dengan catatan absensi anggota dewan. Dari pantauan wartawan, terhitung hanya sekitar 80 kursi anggota dewan yang terisi saat rapat paripurna untuk mengesahkan RUU KPK dimulai.
Berdasarkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pimpinan DPR dalam memimpin Rapat Paripurna wajib memperhatikan kuorum rapat.
Rapat paripurna dinyatakan kuorum apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah total anggota DPR yang terdiri dari atas lebih dari separuh unsur fraksi.
Baca Juga: Kursi Kosong Warnai Pengesahan Revisi UU KPK
Itu berarti rapat paripurna harus dihadiri oleh lebih dari 280 anggota dewan yang mana jumlahnya separuh dari total anggota yang ada di Parlemen Senayan. Baru kemudian rapat mencapai kuorum.
