Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara terkait usulan dari anggota DPRD DKI soal Wakil Gubernur harus lebih dari satu. Anies mengatakan hanya ingin bekerja sesuai Undang-undang yang berlaku.
Penambahan jumlah kursi Wagub kata Anies, bukan wewenang dirinya selaku Gubernur. Ia juga menilai wakil rakyat Jakarta di Jalan Kebon Sirih itu tidak bisa menambah jumlah Wagub.
"Jadi itu diatur, bukan selera Gubernur, bukan selera anggota DPRD, tapi itu diatur menggunakan perundang-undangan," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat (16/9/2019).
Menurut Anies, usulan tersebut seharusnya disampaikan ke Pemerintah Pusat. Pasalnya, pembuatan atau revisi UU merupakan wewenang Pemerintah Pusat termasuk DPR RI.
Baca Juga: Melayat Ke Rumah BJ Habibie, Anies: Beliau Tokoh Pembebasan Pers
"Sampaikan saja ke pemerintah pusat karena itu wewenangnya di Undang-Undang. Jadi saya bekerja berdasarkan undang-undang karena itu saya tak berwacana pro dan kon," kata dia.
Untuk diketahui, aturan mengenai jumlah Wagub tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. UU ini menyebutkan Pemprov DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wagub yang dipilih secara langsung melalui Pilkada.
Aturan lainnya yakni UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU. Aturan ini mensyaratkan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah harus berpasangan.
Sebelumnya, Anggota DPRD Jakarta mengusulkan jumlah kursi Wakil Gubernur (Wagub) lebih dari satu orang. Usulan ini diambil berkaca pada masa Gubernur Sutiyoso.
Ketua DPRD DKI non-defenitif, Pantas Nainggolan mengatakan hal ini masih berupa usulan. Tujuannya untuk membantu Gubernur menangani permasalahan di Jakarta.
Baca Juga: Anies hingga Ahok Melayat ke Rumah Duka BJ Haibie Pagi Ini
"Usulan itu muncul karena dalam kenyataannya sampai dengan Sutiyoso, Wagub DKI itu ada empat. Itu didukung oleh otonomi DKI yang ada di tingkat provinsi," ujar Pantas di Gedung DPRD DKI, Selasa (11/9/2019).
