Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memahami adanya kekhawatiran dari masyarakat terkait tiga pimpinan KPK menyerahkan mandat kepada Presiden Joko Widodo.
Penyerahan mandat kepada Jokowi itu menyusul adanya pelemahan terhadap kewenangan KPK lewat adanya revisi UU KPK yang kini sedang digodok di DPR RI.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku sejauh ini, seluruh pimpinan dan pegawai KPK tetap melakukan tugas sebaik mungkin meski lembaga antirasuah itu sedang genjar diterpa upaya pelemahan dari pihak lain.
"Di tengah berbagai serangan pada KPK akhir-kayaknya ini, kami akan tetap berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya. Meskipun tidak mudah, tapi hal tersebut kami sadari sebagai amanat yang harus dijalankan," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/9/2019).
Baca Juga: Massa Berseragam SD Desak Usir Pegawai dan Pimpinan KPK
Menurut Febri, alasan pimpinan KPK menyerahkan mandat KPK ke Jokowi lantaran kedudukan Presiden bisa menentukan nasib dan masa depan KPK sebagai lembaga penegak hukum.
"Presiden adalah pemimpin tertinggi dalam bernegara, tentu termasuk pemberantasan korupsi. Dalam posisi Presiden sebagai Kepala Negara itulah KPK menyerahkan nasib lembaga ini ke depan pada Presiden," ujar Febri.
Febri menegaskan pelayanan KPK pada masyarakat tetap harus berjalan. Pelaksanaan tugas KPK tidak boleh berhenti di saat para pelaku korupsi mungkin masih berkeliaran.
"Oleh karena itu, sembari menunggu tindakan penyelamatan KPK dari Presiden, terutama terkait revisi UU KPK yang semakin mencemaskan, maka KPK terus menjalankan tugas dan amanat undang-undang," katanya.
"KPK percaya, Presiden akan mengambil tindakan penyelamatan dan tidak akan membiarkan KPK lumpuh apalagi mati."
Baca Juga: Sah! Irjen Firli Bahuri Jadi Ketua KPK
