Ramai Gambar Jokowi - Pinokio, Pengamat Politik Asing Sindir RUU KUHP

Peneliti ICJR Erasmus Napitupulu menuturkan, pada draf RUU KUHP versi 28 Agustus 2019, pasal yang sebelumnya dikenal dengan nama tindak pidana penghinaan presiden, berganti menjadi "Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden" dalam Pasal 218-220 RKUHP.

Erasmus menilai, pasal penghinaan terhadap presiden merupakan kemunduran dalam demokrasi di Indonesia dan para perumus RUU KUHP tak memahami konsep reformasi hukum pidana.