Suara.com - Masyarakat sipil yang tergabung dalam beragam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli lingkungan memberikan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui surat terbuka terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Kalimantan dan sebagian Sumatera. Karhutla yang menimbulkan efek penyebaran kabut asap itu dinilai oleh beragam LSM mesti mendapatkan perhatian serius dari pemerintah karena dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat.
Surat terbuka itu dibacakan secara bergantian oleh perwakilan dari Walhi, KontraS, Solidaritas Perempuan, Konsorsium Pembaruan Agraria, dan YLBHI. Dewan Eksekutif Nasional Politik Walhi Khalisah Khalid mengatakan bahwa kejadian karhutla di Indonesia terjadi dalam masa yang sangat panjan namun minim dengan penindakan.
Kemudian, akibat karhutla yakni kabut asap yang menyelimuti daerah Kalimantan dan sebagian wilayah Sumatera mengganggu kesehatan warga bahkan menimbulkan korban.
"Sedih, marah, kecewa, dan campur aduk perasaan kita dengan situasi ini sebenarnya sudah menunjukkan bencana darurat, di mana korban paling banyak yang berdampak adalah kelompok rentan, balita, anak-anak, perempuan, lansia yang akan mengalami risiko yang lebih besar," kata Khalisah di Kantor Walhi Nasional, Jalan Tegal Parang, Jakarta Selatan, Senin (16/9/2019).
Baca Juga: Kebakaran Hutan Gunung Merbabu Padam, 436 Hektare Lahan Gosong
Kabut asap yang sudah mengkhawatirkan itu juga menjadi perhatian masyarakat melalui media sosial. Namun yang disayangkan ialah ketika pemerintah malah mencari kambing hitam di balik parahnya peristiwa karhutla.
Seharusnya yang menjadi perhatian pemerintah ialah perusahaan industri mayoritas kelapa sawit. Akan tetapi pemerintah malah menganggap adat masyarakat yang menjadi penyebabnya.
"Sebenarnya ini menunjukkan kegagagalan negara," ujarnya.
Dengan demikian beragam LSM peduli lingkungan membuat surat terbuka kepada Presiden Jokowi melalui kementerian terkait dalam waktu secepatnya.
Berikut ialah isi surat terbuka untuk Jokowi.
Baca Juga: Mahasiswa Bakar Ban Bekas, Demo Asap Kebakaran Hutan di Kantor Gubernur
1. Segera mengambil langkah tanggap darurat dan memastikan semua layanan kesehatan bagi warga yang terdampak kabut asap, dengan menyediakan seluruh fasilitas kesehatan dan pelayanan psikis secara cepat dan gratis, menyediakan tempat-tempat pengungsian dengan kelengkapan kesehatan yang dibutuhkan, khususnya bagi kelompok rentan.